Budaya Baca Masyarakat Indonesia Dianggap Rendah, DPR: Telaah Dulu

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 22 Maret 2023 20:28 WIB
Jakarta, MI- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai, anggapan bahwa kegemaran membaca dan indeks literasi di Indonesia berada di urutan bawah perlu ditelaah secara komprehensif. “Tentunya kita harus lebih memahami ya data-data dan fakta-fakta realita dari pengukuran indeks literasi masyarakat itu dan kemudian juga tingkat kegemaran membaca. Jadi, jangan sampai kita juga nanti salah menangkap ya, seolah-olah semua atau sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak gemar membaca padahal bisa jadi mereka itu memiliki motivasi tetapi ada hal-hal lain yang membuat keinginan atau motivasi itu tidak terealisasi gitu ya,” katanya, dikutip Rabu (22/3/2023). Menurutnya, salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat literasi di suatu daerah adalah anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan literasi, termasuk perpustakaan. Menurutnya tidak semua daerah memiliki anggaran yang memadai. “Kalau pun kita mendapatkan suatu informasi bahwa suatu daerah memiliki mungkin satu indeks yang dianggap rendah itu sebenarnya kenapa gitu? Dan ternyata dari tiap daerah kita juga memahami ya, tidak semua kepala daerah ataupun dari APBD yang misalnya dimanifestasikan dari anggaran yang dialokasikan itu cukup memadai gitu ya untuk pengembangan literasi, misalnya untuk perpustakaannya” ujar dia. “Jadi sebenarnya banyak aspek yang mempengaruhi bagaimana supaya pembangunan literasi dan juga kegemaran membaca ini bisa terwujud. Nah ini jadi upaya kita dengan mengundang ya berbagai pihak, berbagai daerah. Mereka juga bisa menceritakan inovasi yang sudah dilakukan apa dan tantangan-tantangan dihadapinya apa,” tambahnya. Politikus Golkar ini juga menyampaikan bahwa salah satu hal yang dibahas adalah mengenai sumber daya manusia. Hal ini kemudian juga ikut menjadi faktor yang memengaruhi kualitas literasi di suatu daerah. “Termasuk soal sumber daya manusianya. Jadi sebenarnya juga ini sangat penting sekali. Misalnya soal jumlah pustakawan ya, juga jumlah perpustakaan sudah tersertifikasi. Kalau ternyata terlalu sedikit ya ternyata asesor-nya juga sedikit sehingga prosesnya itu sendiri berjalan lambat,” tandas dia. Hetifah menegaskan, tak ingin hanya masyarakat disalahkan lantaran tak gemar membaca tanpa mengupas latar belakang masalah yang terjadi. Hetifah mengatakan, Panja diharapkan dapat menentukan langkah yang tepat termasuk kebijakan dan fasilitasi yang dibutuhkan dengan permasalahan dan harapan yang disampaikan. “Jadi kita ingin data-data yang ada itu kita bedah ya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih persis ya. Sebetulnya problemnya itu apa? Jadi kita tidak sekedar menyalahkan masyarakat bahwa mereka itu tidak gemar gitu ya. Tapi mengapa mereka jadi tidak gemar membaca? Jadi kita dalami dan apa yang bisa kita lakukan kedepan, kebijakan-kebijakan apa, bentuk fasilitasi seperti apa itu yang sebetulnya diharapkan dari adanya Panja ini,” ujarnya.

Topik:

Budaya baca rendah

Berita Sebelumnya

Geber BUMN Sampaikan Belasungkawa Kepada DPR yang Sahkan Perppu Ciptaker Jadi UU

Berita Selanjutnya

Perannya Cukup Vital, DPR Dorong Penguatan Kewenangan untuk Ombudsman