Kapal BBM Terbakar di Mataram, Anggota Komisi VII DPR Sebut Manajemen Risiko Pertamina Buruk

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 27 Maret 2023 17:15 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyebut manajemen risiko Pertamina buruk. Oleh karenanya, Mulyanto pun mendesak Pertamina mempercepat pembentukan direktorat manajemen risiko. Desakan ini ia lontarkan menyusul terjadinya ledakan dan kebakaran kapal pengangkut BBM MT Kristin di Ampenan, Mataram, Minggu kemarin. Akibat kejadian ini tiga orang awak kapal meninggal, sebelumnya juga terjadi ledakan dan kebakaran di terminal BBM Plumpang, Jakarta Utara, yang menewaskan dua puluh lima orang. Juga terjadi kebakaran kapal yang menewaskan 4 orang awak di dekat Jayapura, Papua pada Agustus 2022. Juli 2021 di dekat Karimun Riau terjadi kebakaran kapal tanker Pertamina. Dan di bulan Mei 2020, di pelabuhan Belawan, Medan terjadi juga kebakaran Kapal Pertamina. "Ini artinya hampir setiap tahun terjadi kebakaran kapal angkut BBM Pertamina. Ini kan seperti menjadi rutinitas regular. Padahal perusahaan migas ini harusnya zero accident," tandas Mulyanto kepada wartawan, Senin (27/3/23). Karena itu, Mulyanto minta Pertamina segera membentuk direktorat manajemen risiko yang bertugas mengawasi dan memeriksa keamanan sistem operasional serta alat kerja yang digunakan selama ini. Di tengah bisnis migas yang semakin lesu menuju senjakala, kasus-kasus kecelakaan fasilitas operasional Pertamina tersebut makin mempercepat merosotnya kinerja industri migas nasional. Ini menjadi kabar buruk bagi ketahanan energi Indonesia. Mulyanto menyebut, dari kasus-kasus kebakaran ini makin terlihat rapuhnya manajemen risiko di perusahaan minyak milik negara. Hal ini tentu sangat tidak diinginkan. "Konon Pertamina telah memiliki total 750 kapal. Selain juga mengelola time charter dan spot charter yang dapat disewa melalui penyewaan elektronik. Namun, kita tidak tahu berapa prosen kapal yang usianya setua MT Kristin atau bahkan lebih tua lagi," tanya Mulyanto. Bagi politikus PKS ini, tanpa manajemen risiko yang kokoh, masyarakat ragu kasus kebakaran kilang ataupun kapal BBM Pertamina, tidak akan terulang lagi di masa depan. "Jadi menurut saya, bukan hanya wajib bagi Pertamina untuk membentuk Direktorat terkait Manajemen Resiko, sehingga terjadi penguatan struktural penanganan risiko. Namun juga secara kultural Pertamina harus meningkatkan budaya peka terhadap resiko, agar pimpinan dan karyawan Pertamina sensitive dan tidak mudah menggampangkan resiko," tegasnya.

Topik:

Manajemen risiko pertamina buruk

Berita Sebelumnya

Jika Kasus Amplop Bergambar PDIP Terbukti Melanggar Diberi Sanksi Administrasi

Berita Selanjutnya

KPU Beri Penjelasan ke Komisi II Terkait Tindaklanjut Putusan Bawaslu