Anggap Neracanya Masih Surplus, Komisi IV DPR Tolak Rencana Impor Dua Juta Ton Beras

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 4 April 2023 14:54 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menolak kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sejumlah dua juta ton. Diketahui, impor dilakukan dalam rangka pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Suhardi mengungkapkan, impor beras sebenarnya belum diperlukan mengingat saat ini neraca komoditas beras masih surplus. Menurutnya, alasan impor beras karena Bulog tidak dapat membeli beras di Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak relevan. “Setelah hadir Badan Pangan (di) 2022, kebijakan pertamanya adalah impor. Ini sangat mengecewakan sekali. Kok kebijakan pertamanya impor? sedangkan filosofi pembentukannya lain (yaitu) bagaimana kepentingan petani difasilitasi dengan baik. Yang selama ini (terjadi) antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian kan beda paham. Oleh karena itu hadirlah Badan Pangan Nasional tapi yang mengecewakan di saat neraca beras kita surplus empat juta ton, anda melakukan impor,” kata Suhardi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia dan ID Food di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (03/04/2023). Diketahui, Badan Pangan Nasional juga menetapkan HPP untuk Gabah sebesar Rp4.200 kemudian dinaikan menjadi Rp5.000. Lalu untuk HPP Beras sebesar Rp8.300 dinaikan menjadi Rp 9.950. “Jadi saudara ini, siapa sebenarnya anda? Di tengah harga gabah, di tengah harga beras Rp12.500, gabah tidak akan ada harga Rp5000, beras juga tidak akan ada Rp9950. Jadi saya selalu katakan bahwa anda amputasi Bulog dengan kehadiran Badan Pangan untuk memotong tangannya Bulog dengan HPP beras Rp9.950, untuk tidak bisa membeli Bulog di harga pasar. Maka pada saat itulah keluar lagi kebijakan impor. Ini kan politisnya begitu,” tandasnya. Suhardi menilai, kebijakan impor beras ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa impor itu didasarkan dengan neraca pangan. “Kalau neracanya surplus kenapa impor? aturan dari mana? sekarang ini neraca kita surplus kecuali garam, bawang ya oke silakan (impor), kedelai silakan (impor). Ya kan memang defisit kita punya neraca. Tapi kalau hanya CBP yang tidak bisa dibeli oleh Bulog saja kita impor karena harga HPP penetapan CBP yang rendah itu menjadi alasan impor, saya tidak terima. Bukan itu yang menjadi aturan Peraturan Presiden nomor 32. Saya tidak menerima impor 2023 untuk memenuhi CBP di tengah panen raya ini ada,” tegasnya. Suhardi mengusulkan agar Badan Pangan Nasional dalam mengajukan dan menetapkan impor harus mendapatkan persetujuan Komisi IV DPR RI. “Saya minta Badan Pangan di dalam menetapkan atau di dalam mengajukan impor sebelumnya harus mendapat persetujuan DPR. Harus mendengarkan pendapat fraksi-fraksi di DPR sebelum memutuskan untuk mengutuskan impor kepada Bulog. Begitu juga dalam menentukan HPP. Jangan seenak perutnya menentukan HPP tanpa mendengarkan pendapat fraksi dari Komisi IV,” tegasnya.  

Topik:

Komisi iv dpr tolak impor dua juta ton beras

Berita Sebelumnya

Simak! Ini Aturan yang Berubah dalam Perppu Pemilu

Berita Selanjutnya

DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi UU, Puan Maharani Pastikan Pemilu Berjalan Sesuai Jadwal