Bawaslu Pastikan Pemilu Tidak Gagal

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 4 April 2023 22:17 WIB
Jakarta, MI - Perppu Pemilu yang telah disahkan menjadi Undang-Undang, hal ini untuk memberikan kepastian bahwa Pemilu serentak 2024 tetap berjalan. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/4). "Langkah kita akan semakin jelas dalam menghadapi pemilu 2024, karena tidak ada keraguan bahwa pemilu ini gagal," jelasnya. Dia memastikan bahwa tidak ada lagi isu penundaan Pemilu, sebab Perppu Pemilu telah disahkan menjadi Undang-Undang. Bagja menyampaikan kepada seluruh masyrakat Indonesia untuk tetap mengawal Pemilu serentak 2024. "Jadi isu-isu yang beredar tidak benar," terangnya. Bagja menambahkan, penyelenggara Pemilu di Papua juga akan tetap dilaksanakan. Sebab, pelaksanaan Pemilu di DOB Papua telah di aturan dalam Perppu Pemilu yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. "Kemudian terkait Papua, dengan adanya Perppu ini maka kejelasan bahwa penyelenggaraan Pemilu baik di DOB Papua dan Papua Barat makin jelas, dan cantolan hukumnya semakin kuat," tandasnya. (ABP) #Bawaslu Pastikan Pemilu Tidak Gagal #Penundaan Pemilu  

Topik:

-

Berita Sebelumnya

MTZ Soroti Kinerja PT Transjakarta di Raker Komisi B dengan BUMD

Berita Selanjutnya

Perppu Pemilu Jadi UU Makin Perkuat Regulasi

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

26 menit yang lalu

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

1 jam yang lalu

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

1 jam yang lalu

Ekonomi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

DJP Buru Penunggak Pajak Besar, Tunggakan Capai Triliunan Rupiah

1 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Hasanuddin tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur periode 2019-2022 (Foto: Istimewa)

Jadi Tersangka Kasus Dana Hibah, Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Ajukan Praperadilan Lawan KPK

1 jam yang lalu

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

1 jam yang lalu