PMI Non Prosedural Asal Karawang Diduga Dijual Perusahaan Rp 180 Juta ke Suriah, DPR ke BP2MI: Jangan Hanya Jargon!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 5 April 2023 20:52 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI jangan hanya jargon saja dalam menangani kasus permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI). Pasalnya, permasalahan PMI saat ini acap kali terjadi. Padahal komitmen pemerintah selalu digaungkan di seminar-seminar. Hal itu ia ungkapkan merespons kasus PMI non prosedural asal Karawang, Dede Asiah yang mengaku dijual perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar USD 12.000 atau sekitar Rp180 juta ke Suriah. Politikus PKS itu menilai kasus Dede Asiah ini menjadi cambuk bagi pemerintah, khususnya Kemenaker RI dan BP2MI, agar terus melakukan perbaikan sistem perlindungan PMI. “Komitmen moral harus dibuktikan dengan hasil riil di lapangan. Jangan hanya jargon, tapi korban terus berjatuhan. Ini menyangkut marwah dan martabat pemerintah Indonesia di mata rakyat dan dunia,” kata Netty kepada wartawan, Rabu (5/4). [caption id="attachment_394019" align="alignnone" width="677"] Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher (Foto: Doc MI)[/caption] Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah agar segera mengupayakan pemulangan PMI Dede Asiah yang jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Suriah itu. Menurut Netty, korban TPPO berhak mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya. “Waktu yang berlarut-larut tanpa adanya kejelasan akan menambah risiko keamanan diri, jiwa dan harta korban TPPO,” pungkas Netty. (Wan)

Topik:

DPR BP2MI PMI

Berita Sebelumnya

Bawaslu Bakal Umumkan Kasus Amplop Berlogo PDIP Besok!

Berita Selanjutnya

Uchok Sky Duga Wacana Pembentukan Koalisi Besar untuk Jegal dan Isolasi PDIP

Berita Terkait

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

6 jam yang lalu

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

12 Oktober 2025 16:41 WIB

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

12 Oktober 2025 10:30 WIB

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 17:46 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

9 Oktober 2025 12:55 WIB

Politik
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh (Foto: Istimewa)

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

9 Oktober 2025 12:25 WIB