Jika Pemilu Ditunda, Aktivis 98 Serukan Pembentukan Pemerintahan Transisi

Jakarta, MI- Aktivis 98 Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) Ubedilah Badrun memprediksi, jika Pemilu ditunda bakal ada dampak ketegangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Ubed dalam Diskusi Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 dengan tema Dampak Penundaan Pemilu Terhadap Hukum, Ekonomi, Sosial, Dan Kebudayaan yang digelar di Mako Coffee, Jakarta Selatan, kemarin. “Saat ini public distrust (ketidakpercayaan publik) sedang meluas, lalu muncul hop (harapan) untuk merubah keadaan melalui jalur pemilu 2024, tetapi harapan rakyat itu dimatikan oleh upaya penundaan Pemilu yang diajukan orang-orang istana. Disharmoni sosial antar warga akan terjadi, secara manifest bisa menjadi konflik sosial,” jelas Ubed, ditulis Kamis (6/4/2023). Ubed mengaku khawatir jika terjadi konflik sosial dan lain-lain maka secara tidak langsung membuka karpet merah hadirnya kembali aparat bersenjata di puncak kekuasaan. “Atau bisa jadi wajah penguasa saat ini akan bertindak lebih otoriter dan diktator," kata Ubed. Menanggapi Ubed, aktivis 98 dari Forkot Agung Wibowo Hadi yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyatakan jika penundaan pemilu benar-benar terjadi maka menyebabkan vacum of power dalam politik Indonesia. “DPR akan habis masa jabatannya pada bulan Oktober 2024 begitu juga Presiden. Maka akan terjadi kekosongan kepemimpinan politik,” ungkap Agung Dekil panggilan akrabnya. Untuk itu, Agung Dekil menyerukan bahwa Aktivis 98 akan membentuk pemerintahan transisi jika pemilu benar-benar ditunda. “Tolak penundaan pemilu atau bentuk pemerintahan transisi,” pungkas Agung Dekil.