Ditantang Debat Kuasa Hukum Moeldoko, Demokrat: Tak Ada Waktu Urus Orang-orang Pansos

Jakarta, MI- Partai Demokrat pimpinan enggan meladeni ajakan debat kuasa hukum Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Partai Demokrat memilih fokus untuk membantu rakyat di bawah komando AHY. Demikian disampaikan Juru Bicara Komunikasi Strategis/Koordinator DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi ajakan Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang Moeldoko, Saiful Huda Ems untuk debat publik. "Demokrat benaran bersama Mas AHY sedang sibuk bantu rakyat kecil di seluruh Indonesia yang sedang kesusahan dengan bagi-bagi bansos. Tak ada waktu mengurus orang-orang yang sibuk pansos," sindir Herzaky, Minggu (9/4/2023) Herzaky memandang, KSP Moeldoko dan kuasa hukumnya tidak tahu malu selalu membawa-bawa nama Partai Demokrat. Padahal, tegas dia, Moeldoko tidak mempunyai hak sama sekali. Ia menyebutkan bahwa DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY merupakan partai politik yang sah dan memiliki kepengurusan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. "Kami ada 200 pengurus Pusat, 1.800 anggota Dewan, Ribuan pengurus di 38 kantor tingkat provinsi, Puluhan ribu pengurus di 514 kantor tingkat kabupaten/kota. Semua punya SK sesuai dengan UU Pemilu dan AD/ART," tegas Herzaky. Herzaky meminta KSP Moeldoko dan kuasa hukumnya untuk membuat partai politik sendiri dan tidak menjadi begal partai orang lain. Herzaky meminta KSP Moeldoko belajar dengan tokoh-tokoh parpol lain yang sukses membangun partai baru. "Ini KSP Moeldoko apa tidak tahu malu, ya? Yang muncul namanya hanya dua tiga orang. Itu-itu aja. Lalu, mau mengaku-ngaku orang Demokrat dan ketua umum. Mau punya partai, belajar sama Fahri Hamzah saja. Bisa buat Partai Gelora lolos. Atau, dengan teman-teman Partai Prima. Bagaimana bangun organisasi, rekrut anggota, susun pengurus, jadi bisa memenuhi persyaratan UU sebagai peserta pemilu. Bukan malah jadi begal partai," ucap Herzaky. Ia juga sangat heran bagaimana bisa seseorang yang memiliki jabatan resmi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dibiarkan untuk mengacak-acak dan membajak Partai Demokrat yang memiliki kepengurusan sah. Herzaky meminta media tidak mengutip cerita fiksi yang disampaikan KSP Moeldoko dan kroni-kroninya. "Orang dekat presiden malah jadi maling partai. Presiden Jokowi ke mana saja, ya? Punya pembantu mau maling begini, dibiarkan? Kalau pembantunya mau maling dibiarkan juragannya, jangan salahkan publik kalau berpikir presiden yang memerintahkannya. Media juga aneh-aneh aja. Cerita fiksi dimuat di rubrik berita," pungkas Herzaky.