Cina Minta APBN Sebagai Jaminan Proyek KCJB, Cak Imin: Jangan Sampai Tersandera

Jakarta, MI- Politikus PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau karib disapa Cak Imin menolak sikap Cina yang meminta APBN sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Cak Imin pun mengaku mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang menolak APBN dijadikan penjamin utang proyek KCJB. Cak Imin memandang risiko keputusan tersebut terlalu besar. "Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan China jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Risikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera," tegas Cak Imin dalam keterangan tertulis, Jumat (14/4/2023). Cak Imin menegaskan, pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar business to business (B2B). Sehingga tidak membebani APBN sama sekali. "Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B. Saya kira cukup lah dana PMN disuntikkan, jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin investasi," tandasnya. Menurutnya, jika APBN dijadikan jaminan utang proyek KCJB, maka konsekuensinya kondisi fiskal akan terbebani hingga puluhan tahun ke depan. "Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera," tegasnya. Sebelumnya, China Development Bank (CDB) meminta adanya jaminan melalui APBN untuk memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun menolak usulan tersebut. "Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujarnya.