Soroti Kegaduhan di KPK, DPR: Selesaikan di Hadapan Kami, Jangan Saling Menyalahkan di Media

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 15 April 2023 13:23 WIB
Jakarta, MI - Komisi III DPR RI akan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta klarifikasi soal kegaduhan di lembaga antirasuah tersebut. Tujuannya agar ada kejelasan dihadapan Komisi III DPR RI dan didengar dan dilihat langsung oleh rakyat. “Jadi kami akan panggil KPK untuk menanyakan kegaduhan yang akhir-akhir ini terjadi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Sabtu (15/4). Termasuk, lanjut dia, terkait soal Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang melakukan komunikasi dengan seseorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Idris Sihite. "Biar rakyat lihat dan dengar langsung. Lalu hasilnya kami akan rekomendasikan untuk proses lebih lanjut bila ada pelanggaran," ucapnya. Sahroni juga menyayangkan kehebohan dan kegaduhan yang ditimbulkan akibat sikap Johanis Tanak. Menurut dia, kisruh terkait hal tersebut sebaiknya diluruskan di DPR RI. “Lagi-lagi KPK menyajikan kegaduhan kepada masyarakat dan lebih mirisnya lagi, (kegaduhan) ini datang dari pejabat negara. Jadi lebih baik jangan gaduh. Jangan saling menyalahkan di media, selesaikan saja di hadapan DPR RI agar lebih transparan," ungkapnya. Menurut dia, masalah tersebut perlu diselesaikan secara kenegaraan agar tidak menimbulkan drama berlebih di tengah masyarakat. “Kita ini bernegara jangan terlalu dibuat rumit. Apa-apa harus gaduh dulu, jawab ke sana, jawab ke sini, akhirnya malah timbul asumsi liar. Sebab bapak itu sudah pejabat negara, muruah institusi melekat pada diri bapak," imbuhnya Dia tidak menginginkan kasus tersebut berlarut-larut tanpa adanya kejelasan dan proses verifikasi. "Selesaikan secara hubungan kelembagaan, duduk bersama kami di DPR. Jika merasa informasi tersebut tidak benar, sampaikan pembelaan bapak di hadapan kami. Mari sama-sama kita verifikasi kasus ini agar cepat menemui kejelasan,” pungkasnya. #KPK#Komisi III DPR RI

Topik:

KPK DPR Komisi II DPR RI

Berita Sebelumnya

Terkuak! Kampus Abal-abal Dimanfaatkan untuk Kepentingan Naik Jabatan dan Nyaleg

Berita Selanjutnya

PDIP ke Koalisi Besar Tergantung Kompromi Politik Megawati, Jokowi serta Prabowo

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

19 Oktober 2025 00:18 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

18 Oktober 2025 18:45 WIB

Nasional
DPR Dukung Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah (Foto: Ist)

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

18 Oktober 2025 18:37 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

18 Oktober 2025 14:27 WIB

Hukum
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel (Foto: Dok/MI)

KPK Perpanjang Masa Penahanan Noel di Kasus Pemerasan Izin Sertifikat K3

18 Oktober 2025 12:07 WIB