PDIP ke Koalisi Besar Tergantung Kompromi Politik Megawati, Jokowi serta Prabowo
![Akbar Budi Prasetia](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui
15 April 2023 14:36 WIB
![PDIP ke Koalisi Besar Tergantung Kompromi Politik Megawati, Jokowi serta Prabowo](https://monitorindonesia.com/2021/08/mega070119.jpg)
Jakarta, MI - Potensi terbentuknya koalisi besar antara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dan PDIP sangat terbuka. Apalagi, partai yang tergabung ingin melanjutkan program dari pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan saat diwawancarai Monitor Indonesia, Sabtu (15/4).
"KKIR, KIB dan PDIP merupakan representasi dari kekuatan politik yang ingin melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi," katanya.
Terkait dengan apakah PDIP bersedia bergabung dengan koalisi besar, kata Yusak, semua itu tergantung deal-deal politik antara para elitre partai.
"Tentu kembali pada kompromi politik antara Bu Mega, Pak Jokowi dan Pak Prabowo," ujarnya.
Di satu sisi, lanjut Yusak, jika PDIP bergabung dengan koalisi besar, pastinya partai berlambang banteng moncong putih itu ingin kadernya menjadi calon presiden (capres).
"Bagaimanapun, PDIP punya argumentasi yang logis untuk mematok jatah capres dalam Koalisi besar," katanya.
"Sebagai pemenang pemilu dua kali berturut-turut, wajar jika PDIP meminta bargaining capres," sambungnya.
Sementara itu, Gerindra juga memiliki argumentasi yang kuat, mengingat figur Prabowo Subianto dianggap lebih senior dan berpengalaman dengan Ganjar Pranowo jika benar diusung PDIP.
Selain itu, elektabilitas Prabowo Subianto juga sangat kompetitif dibanding Ganjar Pranowo.
Menurut Yusak, soal capres-cawapres berpotensi membuat alot terbentuknya koalisi besar. Kata dia, dari masing-masing partai harus ada yang mengalah.
"Soal siapa yang mengalah, kembali pada kompromi politik antara Bu Mega dan Pak Prabowo," terangnya.
Bagaimanapun, kata Yusak, Prabowo lebih senior dan berpengalaman dibanding Ganjar Pranowo. Sementara itu, PDIP juga memiliki bargaining politik yang tinggi.
"Posisinya sebagai pemegang supremasi elektoral dua kali pemilu berturut-turut," tandasnya. (ABP)
#PDIP ke Koalisi Besar #Kompromi Politik Megawati dan Jokowi
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Respons Usulan Megawati Soal Pemilihan Proporsional Tertutup, Golkar: Kita Sudah Terjebak pada Demokrasi Transaksional Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-mpr-ri-bambang-soesatyo-foto-midhanis.webp)
Respons Usulan Megawati Soal Pemilihan Proporsional Tertutup, Golkar: Kita Sudah Terjebak pada Demokrasi Transaksional
6 jam yang lalu
Hukum
![Kala Megawati Tak Takut KPK: Bawa-bawa Nama Kapolri hingga Sentil Pengkhianat! Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyinggung soal kekuasaan yang memiliki batas waktu. Ia mengingatkan, apabila sudah masanya kekuasaan tersebut selesai maka harus diterima.](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/megawati-soekarnoputri-1.webp)
Kala Megawati Tak Takut KPK: Bawa-bawa Nama Kapolri hingga Sentil Pengkhianat!
15 jam yang lalu
Politik
![Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024
1 hari yang lalu