PDIP ke Koalisi Besar Tergantung Kompromi Politik Megawati, Jokowi serta Prabowo

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 15 April 2023 14:36 WIB
Jakarta, MI - Potensi terbentuknya koalisi besar antara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dan PDIP sangat terbuka. Apalagi, partai yang tergabung ingin melanjutkan program dari pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan saat diwawancarai Monitor Indonesia, Sabtu (15/4). "KKIR, KIB dan PDIP merupakan representasi dari kekuatan politik yang ingin melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi," katanya. Terkait dengan apakah PDIP bersedia bergabung dengan koalisi besar, kata Yusak, semua itu tergantung deal-deal politik antara para elitre partai. "Tentu kembali pada kompromi politik antara Bu Mega, Pak Jokowi dan Pak Prabowo," ujarnya. Di satu sisi, lanjut Yusak, jika PDIP bergabung dengan koalisi besar, pastinya partai berlambang banteng moncong putih itu ingin kadernya menjadi calon presiden (capres). "Bagaimanapun, PDIP punya argumentasi yang logis untuk mematok jatah capres dalam Koalisi besar," katanya. "Sebagai pemenang pemilu dua kali berturut-turut, wajar jika PDIP meminta bargaining capres," sambungnya. Sementara itu, Gerindra juga memiliki argumentasi yang kuat, mengingat figur Prabowo Subianto dianggap lebih senior dan berpengalaman dengan Ganjar Pranowo jika benar diusung PDIP. Selain itu, elektabilitas Prabowo Subianto juga sangat kompetitif dibanding Ganjar Pranowo. Menurut Yusak, soal capres-cawapres berpotensi membuat alot terbentuknya koalisi besar. Kata dia, dari masing-masing partai harus ada yang mengalah. "Soal siapa yang mengalah, kembali pada kompromi politik antara Bu Mega dan Pak Prabowo," terangnya. Bagaimanapun, kata Yusak, Prabowo lebih senior dan berpengalaman dibanding Ganjar Pranowo. Sementara itu, PDIP juga memiliki bargaining politik yang tinggi. "Posisinya sebagai pemegang supremasi elektoral dua kali pemilu berturut-turut," tandasnya. (ABP)   #PDIP ke Koalisi Besar #Kompromi Politik Megawati dan Jokowi

Topik:

Jokowi PDIP Prabowo Megawati KIB KKIR koalisi besar

Berita Sebelumnya

Soroti Kegaduhan di KPK, DPR: Selesaikan di Hadapan Kami, Jangan Saling Menyalahkan di Media

Berita Selanjutnya

Elektabilitas Prabowo Sedang Naik, Kader Gerindra Malah Kena OTT

Berita Terkait

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

Proyek Kereta Cepat: "Jebakan" Utang Warisan Jokowi hingga Dugaan Korupsi

17 Oktober 2025 14:10 WIB

Nasional
Said Didu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

14 Oktober 2025 13:46 WIB

Nasional
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Kata Jokowi soal Sosok "Mr J" Jadi Ketua Dewan Pembina PSI: Tanyakan ke Ketum

13 Oktober 2025 16:58 WIB