Soal Status Siaga Tempur Papua, DPR ke Panglima TNI: Pendekatannya Jangan Setengah Hati

Jakarta, MI- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendukung keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan menaikkan status menjadi Siaga Tempur di wilayah Rawan di Papua, pasca penyerangan KKB yang mengakibatkan Pratu Miftakhul Arifin gugur. Selain itu Sukamta meminta Pemerintah tidak setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB. "Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” kata Sukamta, Rabu (19/4/2023). Politikus PKS ini menjelaskan, adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Menurutnya, semestinya pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal bisa menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB. “Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, dimana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui. Kalau ini masuk dalam kategori separatisme, mestinya jelas siapa yang punya tanggung jawab mengatasi hal ini," jelasnya. Dengan tidak adanya strategi yang matang, justrukan akan mengorbankan prajurit TNI Polri di lapangan, dan warga sipil lainnya. "Kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang,” jelasnya. Selain itu ia menyoroti anggaran TNI untuk melakukan operasi di Papua yang sangat terbatas, dan dengan peralatan seadanya. “Apakah dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur akan ada tambahan anggaran? ada tambahan personil? penambahan peralatan tempur? sudah ada pengkondisian wilayah? Kalau tidak ada perbedaan, artinya ini masih jadi kebijakan yang setengah hati," jelasnya. "Maka menjadi sangat penting pemerintah punya desain penyelesaian masalah Papua secara komprehensif,” tegasnya. Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang Satgas Yonif R 321/GT yang bertugas di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Sabtu (15/4). Serangan tersebut memastikan 1 prajurit gugur atas nama Pratu Miftakhul Arifin, 4 prajurit terluka dan masih ada 4 prajurit yang dalam pencarian.