DPR Desak Yasonna Laoly Mundur dari Jabatannya Jika Anaknya Terbukti Berbisnis di Lapas
![Rizky Amin](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/itRv0F8Yp6cnf71Qr5dbR4ADRJdHvXKyK3TNnQd1.jpg )
Rizky Amin
Diperbarui
8 Mei 2023 11:38 WIB
![DPR Desak Yasonna Laoly Mundur dari Jabatannya Jika Anaknya Terbukti Berbisnis di Lapas](https://monitorindonesia.com/2023/05/Anggota-Komisi-III-DPR-RI-Fraksi-Demokrat-Santoso.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI Santoso dari Fraksi Partai Demokrat mendesak Menkumham Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya jika anaknya Yamitema T Laoly, terbukti terlibat dalam konflik kepentingan yang melatarbelakangi dugaan adanya monopoli usaha kantin di Lembaga Pemasyarakatan (lapas).
"Jika terbukti benar apa yang di publik ramaikan ini bahwa anaknya Menkumham berbisnis di lingkungan Kemenkumham maka tidak ada cara lain selain Menkumham mundur sebagai Menkumham karena telah menggunakan jabatannya untuk kepentingan keluarganya," kata Santoso dikutip pada Senin (8/5).
Santoso menilai mundurnya Yasonna dari Menkumham bukanlah suatu aib. Namun, menjadi bukti bahwa lembaga pemerintah saat ini berani menjaga etika dan integritas. Meskipun ia menyadari, fenomena tersebut tak pernah terjadi.
"Mundur sebagai pejabat yang dinilai mencederai etika memang tidak pernah terjadi. Jangankan melanggar etika yang jelas melanggar aturan saja pejabat kita tidak mau mundur," tegasnya.
Dia juga meminta Presiden Joko Widodo ikut turun tangan menangani kasus anak buahnya tersebut. Setahun terakhir kepemimpinan Jokowi, menurut Santoso harus diisi dengan kebaikan dan keberanian. Termasuk dalam memberantas pejabat yang melanggar etika dan aturan.
"Presiden Jokowi dalam masa jabatannya yang tinggal menghitung bulan ini seharusnya melakukan bersih-bersih terhadap menterinya yang dinilai publik melakukan hal-hal di luar kepatutan. Apakah presiden Jokowi berani melawan arus parpol koalisi pendukungnya kita tunggu saja," pungkasnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024 Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Ormas Keagamaan Mulai Berebut Jatah Kelola Tambang, DPR Minta Pemerintah Cabut PP Nomor 25 Tahun 2024
10 jam yang lalu
Hukum
![Mbak Ita, Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono dan Rahmat Djangkar jadi Tersangka Korupsi Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, suami Wali Kota Semarang, Mbak Ita (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-komisi-d-dprd-jatim-alwin-basri.webp)
Mbak Ita, Ketua Komisi D DPRD Jatim Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono dan Rahmat Djangkar jadi Tersangka Korupsi
11 jam yang lalu
Politik
![PKB Sebut Tudingan Gus Yahya Soal Pansus Haji Sebagai Pelecehan Terhadap Parlemen Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/a38a1c83-9f70-46df-b7ea-2eba303a2f78.jpg)
PKB Sebut Tudingan Gus Yahya Soal Pansus Haji Sebagai Pelecehan Terhadap Parlemen
12 jam yang lalu
Hukum
![KPK Periksa Walkot Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Jateng Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wali-kota-semarang-hevearita-gunaryanti-rahayu-1.webp)
KPK Periksa Walkot Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Jateng
17 jam yang lalu