Berkaca di Kasus Johnny G Plate, Proyek Kementerian Jadi Lumbung Cuan

Jakarta, MI - Setiap partai politik harus memiliki pendanaan yang sangat besar untuk memenuhi logistik. Apalagi, untuk mendanai pemilihan umum (Pemilu). Analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyatakan bahwa, pesta demokrasi di Indonesia nembutuhkan dana yang sangat besar. "Kalau soal dana Pemilunya besar dari partai politik, iya, itu sangat besar. Demokrasi itu biayanya besar. Dan partai politik itu kalau ingin menang kan butuh uang yang besar," kata Ujang kepada Monitor Indonesia, Rabu (17/5). Dia menyadari bahwa proyek-proyek yang ada di kementerian itu kerap dijadikan lumbung untuk mencari cuan bagi partai politik. "Setiap kementerian itu menjadi lumbung dana bagi partai," jelas Ujang. Dia mengatakan, ketika koalisi partai politik memenangkan pemilu, secara otomatis akan mendapatkan kursi menteri. Dia berpendapat bahwa acap kali jabatan yang diberikan itu hanya untuk mengakomodir kepentingan pribadi maupun lainnya termasuk partai politik. "Ketika berkoalisi menang di Pemilu, itu kan kenapa partai-psrtaj ngambil menteri itu karena memang itu (untuk) mencari uang ya di kementerian," tandas Ujang. Sebelumnya diberitakan, usai menetapkan tersangka Johnny G Plate, Kejagung kini mendalami aliran dana korupsi Rp 8 triliun ke Partai Politik. Korupsi itu terkait dengan pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022. “Terkait dengan aliran dana (ke parpol) dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5). “Nanti tunggu saja makanya kami juga setelah menetapkan tersangka (Plate) ini kegiatan tidak berhenti begitu saja,” demikian Kuntadi. (ABP)             #Proyek Kementerian Jadi Lumbung Cuan #Johnny G Plate Tersangka #Kasus Johnny G Plate