Sekjen PDIP Sebut Proporsional Terbuka Sistem Pemilu Liberal

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 29 Mei 2023 20:39 WIB
Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan, proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang liberal. "Kami tidak ingin tersandera di dalam kapitalisasi di dalam pemilu yang terbuka yang memang sangat liberal," kata Hasto kepada wartawan di DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (29/5). Lebih lanjut Hasto menyadari bahwa dengan sistem proporsional terbuka hanya mengedepankan popularitas yang berbiaya tinggi. "Sangat kapitalistik yang memang ujungnya sangat popularitas yang berbiaya mahal," ujar Hasto. Dia menceritakan, ada beberapa politik dari PDIP yang memang lahir dari sistem proporsional tertutup diantaranya; Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo. "Proporsional tertutup yang mengedepankan aspek-aspwk kualitas sebagai seorang leader dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," tutur Hasto. Kendati begitu, PDIP akan tetap mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait hasil judicial review terhadap sistem pemilu. Hasto mengaku bahwa caleg yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipersiapkan untuk sistem proporsional terbuka. "Susunan calon legislatif dari PDI Perjuangan memang dipersiapkan untuk sistem proporsional terbuka, mengingat aturan yang berlaku sampai saat ini," tandas Hasto. (ABP)       #Proporsional Terbuka Sistem Pemilu Liberal #PDIP Dukung Proporsional Tertutup

Topik:

Hasto Kristiyanto Proporsional tertutup Proporsional Terbuka Sistem Pemilu Liberal

Berita Sebelumnya

PDIP Sebut Pertemuan Ganjar dan Perindo Rangkaian Kerjasama untuk Kemenangan di Pilpres

Berita Selanjutnya

Kunjungi Tanah Jawara, Ganjar Ajak Tokoh Agama dan Seniman Tangerang Rawat Kebhinekaan dengan Budaya

Berita Terkait

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 jam yang lalu

Nasional
Megawati Soekarnoputri (Dok. MI)

HUT RI ke-80, Megawati Jadi Inspektur Upacara di Lenteng Agung Jakarta Selatan

17 Agustus 2025 07:17 WIB

Opini
Praktisi Hukum, Aktivis Kopi dan Pemerhati Hukum Tata Negara, Musafir (Foto: Dok MI)

Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Hukum Tata Negara

3 Agustus 2025 21:36 WIB

Nasional
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani (Foto: Ist)

Muzani soal Pemberian Abolisi-Amnesti ke Tom Lembong dan Hasto: Hak Prerogatif Presiden

3 Agustus 2025 16:23 WIB

Nasional
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning (Foto: Ist)

Ribka Bicara Soal Peluang Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP

3 Agustus 2025 12:35 WIB

Monitor Hukum
Hasto Kristiyanto (kiri) dan Tom Lembong (kanan) (Foto: Kolase MI)

Drama Pengadilan

2 Agustus 2025 23:13 WIB