Penghapusan LPSDK, Begini Kata Pakar

Jakarta, MI - Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menilai, penghapusan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) akan berdampak pada Pilkada. "Penghapusan LPSDK di Pemilu dengan alasan tidak diatur dalam UU Pemilu, pasti juga akan berdampak pada LPSDK di Pilkada," kata Titi kepada wartawan, Kamis (1/6). Titi mengatakan bahwa LPSDK sudah digunakan sejak lama. Menurut dengan adanya LPSDK ini membuat Pemilu lebih transparan dan akuntabel. "LPSDK sudah dipraktikkan lama dalam Pemilu dan Pilkada kita. Sejak pemilu 2024 konsisten diberlakukan," ujar Titi. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hapus ketentuan mengenai Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), alasannya karena tidak diatur dalam Undang-Undang 7/2018 tentang Pemilu. "LPSDK dihapus karena tidak diatur dalam UU Pemilu," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI, Idham Holik kepada wartawan, Selasa (30/5). Idham mengaku bahwa KPU kesulitan dalam menyusun jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I PKPU 3/2022. Dimana dalam tersebut telah mengatur masa kampanye selama 75 hari yang dimulai pada 28 November 2023 hingga berakhir pada 10 Februari 2024. "Muatan informasi LPSDK sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye (LPPDK)," ujar Idham. [caption id="attachment_532216" align="alignnone" width="300"] Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI, Idham Holik. (Foto: MI/Akbar Budi Prasetia).[/caption] Idham menegaskan, penyumbang dana kampanye untuk partai politik yang berasal dari satuan kelompok, harus berbadan hukum. Hal itu untuk memudahkan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penelusuran terhadap dana kampanye yang diterima partai politik. "Wajib berbadan hukum untuk memudahkan dalam penelusuran dana sumber dana untuk menghindari kelompok fiktif," tandas Idham. (ABP)     #Penghapusan LPSDK #KPU Hapus LPSDK