KPU Hapus LPSDK, Deep Indonesia: Jadi Kemunduran Demokrasi
![Akbar Budi Prasetia](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui
24 Juni 2023 00:00 WIB
![](https://monitorindonesia.com/images/no-image.png)
Jakarta, MI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai panitia penyelenggaraan pemilu seharusnya membuat terobosan dan inovasi. Bukan malah membuat suatu kebijakan yang berdampak pada proses demokrasi yang saat ini sedang berlangsung.
Hal ini diungkapkan Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati merespons penghapusan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).
Menurutnya, LPSDK ini sangat penting untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas pendanaan yang diterima peserta pemilu selama tahapan kampanye.
"Kalau kemudian dihapus ya ini menjadi kemunduran demokrasi," katanya kepada wartawan, Jumat (23/6).
Selain itu, dia menyadari bahwa biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Maka tidak jarang ada caleg yang mengeluhkan hal tersebut. Kehadiran LPSDK ini sangat penting agar publik mengetahui dana yang diterima partai politik.
"Ketika LPSDK itu ditiadakan maka publik tidak dapat mengetahui aliran dana yang semestinya menjadi pertanggungjawaban peserta pemilu untuk dilaporkan," jelasnya.
Seharusnya KPU RI lebih memikirkan soal inovasi dan kreatifitas yang dapat dilakukan terkait pelaporan dana kampanye ini. "Agar pelaporan dana kampanye tidak sekedar basa basi dan bisa lebih substantif," tandasnya. (ABP)
#KPU Hapus LPSDK #Deep Indonesia
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Investigasi
![Siapa Bakal Kena 'Getah' Akibat Ulah Eks Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari? Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/hasyim-eks-ketua-kpu.webp)
Siapa Bakal Kena 'Getah' Akibat Ulah Eks Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari?
25 Juli 2024 08:09 WIB
Nasional
![Hambur-hamburkan Uang Negara, Mahfud MD: KPK harus Usut Biaya Komisoner KPU Selama Ini! Logo KPU RI](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpu-ri.webp)
Hambur-hamburkan Uang Negara, Mahfud MD: KPK harus Usut Biaya Komisoner KPU Selama Ini!
11 Juli 2024 07:54 WIB
Politik
![Mahfud MD Minta Seluruh Anggota KPU Dipecat, Legislator: Ini Tamparan Keras untuk Komisi II Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/058db9d0-3ea1-4cf4-9b16-2c87a03dca1e.jpg)
Mahfud MD Minta Seluruh Anggota KPU Dipecat, Legislator: Ini Tamparan Keras untuk Komisi II
9 Juli 2024 12:06 WIB
Politik
![Terungkit, Skenario saat Pemilihan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI Sidang putusan pemecatan Hasyim digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024) (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/dkpp-pecat-hasyim-sebagai-ketua-kpu-ri.webp)
Terungkit, Skenario saat Pemilihan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI
5 Juli 2024 14:43 WIB