34 Juta Data Paspor Bobol, DPR RI Minta Kominfo Buat Peraturan Darurat!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 7 Juli 2023 15:18 WIB
Jakarta, MI - Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Kali ini sejumlah 34 juta data paspor Indonesia dibobol dan  diperjualbelikan. Data terdiri dari nomor paspor, NIKIM, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, tanggal lahir, jenis kelamin hingga pemutakhiran. Menanggapi kejadian kebocoran yang terus berulang ini, anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyatakan berkurang lagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). "Kejadian bobolnya data-data pribadi rakyat Indonesia terus berulang dan seperti tidak ada pencegahan dan tindakan hukum yang bisa mencegah kejadian berulang. Kali ini data paspor penduduk Indonesia dibobol dan dijual oleh Bjorka sejumlah total 34.900.867 nama pengguna paspor dengan banderol 10.000 USD atau sekitar Rp150 juta," katanya, Jum'at (7/7). Anggota DPR RI asal DI Yogyakarta ini mengingatkan kasus kebocoran data sebelumnya. "Kasus pembobolan data oleh Bjorka telah sering terjadi, mulai dari bobolnya 35 juta data pengguna MyIndihome, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 3,2 miliar data dari Aplikasi Peduli Lindungi, 45 juta data MyPertamina, 105 juta data Komisi Pemilihan Umum, 679.000 surat yang dikirim ke Presiden Jokowi  1,3 miliar data SIM Card, dan browsing history dari 26 juta pengguna Indihome," tambahnya. Sukamta menambahkan, bahwa  bobolnya data paspor kali ini lebih parah dan mencoreng Kominfo serta negara Indonesia karena server Imigrasi ada di Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Maka dari itu, Kominfo harus bertanggung jawab dan menjelaskan ke publik mengenai kasus ini. Sukamta menilai aturan yang dipergunakan oleh pemerintah  saat ini masih banyak celah. Sedangkan UU PDP November 2024 baru berlaku. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan Undang-Undang yang berhubungan dengan dunia digital yaitu UU ITE jarang dipergunakan untuk menindak tegas kasus-kasus yang berhubungan dengan dunia digital. "Pemerintah dalam hal ini Kominfo harus membuat peraturan darurat sebelum berlakunya UU Pelindungan Data Pribadi. Tujuannya selain mencegah dan sebagai dasar hukum penindakam kasus kebocoran data juga mendorong pengelola data menyiapkam sistem dan infrastruktur," tegasnya. Sukamta kemudian mengingatkan bahwa saat ini ketika data bobol, pemilik data paling dirugikan sedangkan pengelola data membiarkan kejadian berulang. (AL) #34 Juta Data Paspor Bobol, DPR RI Minta Kominfo Buat Peraturan Darurat!

Topik:

DPR Kominfo

Berita Sebelumnya

Diisukan Bakal Berkoalisi di Pilwakot Depok, Golkar dan PDIP Berhubungan Baik

Berita Selanjutnya

DPR Minta Kominfo Tanggung Jawab Atas Bocornya 34 Juta Data Paspor

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

34 menit yang lalu

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

10 Oktober 2025 17:46 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

9 Oktober 2025 12:55 WIB

Politik
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh (Foto: Istimewa)

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

9 Oktober 2025 12:25 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

8 Oktober 2025 09:44 WIB

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

5 Oktober 2025 19:54 WIB