Airlangga Hartarto Miliki Kartu AS untuk Cawapres

Jakarta, MI - Airlangga Hartarto memiliki tiga kartu AS untuk terus melobi agar ia dipinang sebagai calon wakil presiden. Di samping Airlangga Itu ketua umum partai terbesar nomor dua: Golkar, juga ia kompeten untuk isu ekonomi, isu yang sangat penting pasca Covid-19, ia juga memiliki akses pada sumber dana. Masalahnya, soal capres itu soal elektabilitas calon. Tapi soal cawapres itu adalah soal kesepakatan elit partai. Airlangga harus memainkan tiga kartu AS itu untuk melobi. Demikian dikatakan oleh Direktur CPI - LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas, dalam rilis terbarunya, 31 Juli 2023. Hanggoro juga menjelaskan bahwa untuk Ganjar Pranowo, memerlukan penguatan cawapres secara teritorial. “Untuk tambahan dukungan di Jawa Barat atau Jawa Timur mengemuka dua tokoh. Khofifah Indar Parawansa untuk di Jawa Timur. Ridwan Kamil (Kang Emil) untuk di Jawa Barat,” jelas Hanggoro. Akan tetapi, jika Ganjar perlu penguatan cawapres soal isu ekonomi, maka mengemuka beberapa nama tokoh lain, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto. “Sedangkan Cawapres Ganjar untuk dukungan pemilih Islam besar kemungkinan akan mempertimbangkan tokoh NU. Ada beberapa nama yang masuk radar dan berpotensi menjadi Cawapres Ganjar,” sambung Hanggoro. Sementara itu, lanjutnya, untuk Prabowo Subianto memerlukan penguatan cawapres teritorial untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Penguatan di Jawa Tengah bisa mempertimbangkan Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan Penguatan di Jawa Timur bisa mempertimbangkan Khofifah Indar Parawansa,” paparnya. Sementara itu, jika Prabowo perlu penguatan cawapres soal isu ekonomi, mengemuka beberapa nama yang potensial, yakni Airlangga Hartarto dan Erick Thohir. “Cawapres Prabowo untuk isu ekonomi mengemuka dua tokoh. Airlangga Hartarto dan Erick Thohir. Dua tokoh ini, secara isu ekonomi sangat kuat,” papar Hanggoro. Ia menekankan, Airlangga Hartarto memiliki nilai lebih seharusnya. Karena di samping ia memiliki kompetensi isu ekonomi, Ia juga merupakan Ketum Partai Golkar, partai terbesar nomor dua di Indonesia. Selain itu, Airlangga juga memiliki akses ke sumber dana. “Tapi, jika menjadi Capres itu sangat ditentukan oleh elektabilitas, untuk menjadi Cawapres itu lebih besar dipengaruhi oleh lobi tingkat elit. Di titik ini, Airlangga Hartarto perlu lebih memainkan kartu AS-nya,” tekan Hanggoro. Selain soal cawapres, rilis survey yang sama juga mengemukakan hasil survey terbaru LSI Denny JA yang menemukan bahwa jarak elektabilitas antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo kini mencapai double digit, yakni 10,4 persen. Elektabilitas Prabowo tercatat sebesar 52 persen, sedangkan Ganjar 41,6 persen. Menurut LSI Denny JA, jika dilihat dari survei sejak Januari, Mei, Juni dan Juli 2023, bisa terlihat tren elektabilitas Prabowo menanjak dan Ganjar turun-naik. Selisih elektabilitas secara head-to-head antara Prabowo vs Ganjar juga semakin melebar. Pada Januari 2023 selisih 4,6 persen untuk keunggulan Ganjar. “Sejak Mei 2023, keunggulan berbalik menjadi milik Prabowo dengan selisih 6,4 persen, Juni naik menjadi 7,2, dan Juli selisih semakin melebar menjadi 10,4 persen,” ujar Hanggoro. Selain itu, survey yang sama juga mengemukakan soal distribusi Prabowo dan Ganjar di berbagai segmen pemilih. Di kalangan pendukung partai, Survey LSI Denny JA menemukan bahwa Prabowo unggul di pemilih Partai Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PPP dan partai lainnya. Sementara itu, dari sisi penganut agama, Prabowo unggul di pemilih Islam dengan dukungan sebesar 54,7 persen dan Ganjar sebesar 38,9 persen. Pada penganut agama non-Islam, Ganjar unggul dengan dukungan sebesar 62,6 persen dan Prabowo sebesar 30,9 persen. Dari sisi gender, Prabowo unggul di pemilih laki-laki maupun perempuan. Di pemilih laki-laki, dukungan terhadap Prabowo sebesar 53,0 persen, sementara Ganjar 41,7 persen. Di Pemilih perempuan, dukungan terhadap Prabowo sebesar 51,1 persen dan Ganjar 41,5 persen. Selain itu, dari lima provinsi terbesar, Prabowo unggul di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Sementara, Ganjar unggul di dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Di Pulau Jawa yang meliputi semua provinsi, Ganjar unggul atas Prabowo sebesar 0,1 persen. Dukungan terhadap Ganjar sebesar 45,7 persen, sedangkan Prabowo 45,6 persen. Di Pulau Sumatera, Prabowo unggul atas Ganjar dengan dukungan sebesar 53,3 persen dan Ganjar 40,0 persen. Di Indonesia bagian tengah yang meliputi semua provinsi yang ada di Kalimantan dan Sulawesi, Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih sebesar 50,6 persen. Dukungan terhadap Prabowo sebesar 75,2 persen dan Ganjar 24,6 persen. Di Bali-Nusa Tenggara, Prabowo unggul dengan dukungan 56,2 persen, sedangkan Ganjar 37,9 persen. Sementara, di Indonesia Timur yang meliputi semua provinsi yang ada di Maluku dan Papua, Ganjar unggul dengan dukungan 50,6 persen dan Prabowo 42,8 persen. Hanggoro menerangkan, setidaknya ada dua hal yang menyebabkan jarak elektabilitas Prabowo dan Ganjar melebar. Pertama, empat blunder Ganjar dan Megawati. Kedua, dua gerakan cantik Prabowo. “Mengapa disebut blunder? Dalam riset ini, blunder diistilahkan untuk tindakan yang mengurangi tingkat elektabilitas capres. Sedangkan, langkah cantik untuk manuver yang menambah elektabilitas capres,” ungkapnya. Blunder pertama yang dilakukan Ganjar adalah terkait wawancara Ganjar dengan Deddy Corbuzier yang menyatakan apa salahnya menonton video porno selaku orang dewasa. Hal itu kemudian segera menyebar dan viral menjelang Pilpres 2024, meski itu adalah video lama yang diangkat kembali. Publik yang menyatakan kurang wajar/tidak wajar sama sekali terhadap capres yang suka menonton video porno mencapai 86,1 persen. Ketidaksukaan publik terhadap video porno, selain karena alasan agama, bisa juga disebabkan karena banyak berita ahli yang menyatakan menonton video porno merusak kesehatan Ganjar menyatakan pernyataannya soal video porno itu dipenggal. "Publik terlanjur mempercayai pernyataannya Ganjar yang menyatakan ia suka menonton film porno. Soal Ganjar mengaku menonton video porno, bahkan kini dijadikan sayembara nasional. Wanita Perisai sebagai pemrakarsa sayembara nasional ini menyatakan bahwa isu menonton pornografi jangan dianggap sepele,” terangnya. Para tokoh dan segmen yang tak suka Ganjar Pranowo menemukan satu isu sensitif untuk dikampanyekan "Blunder Ganjar soal pernyataannya untuk menonton video porno". Di satu sisi, Ganjar menyatakan sebuah kejujuran. Hal yang biasa terjadi jika orang dewasa pernah menonton video porno. Namun, seorang tokoh yang kini menjadi capres menyatakan kejujuran soal nonton video porno di publik itu kontroversial. Maka dari itu, Ganjar perlu lebih hati-hati komentarnya di publik soal menonton video porno. Isu ini terus digulirkan di publik melalui sayembara nasional yang digerakkan kaum perempuan Wanita Perisai. Sebab, hal ini dapat menggerus dukungannya, terutama di segmen pemilih perempuan dan penganut agama Islam yang taat. Blunder kedua terhadap Ganjar adalah label petugas partai yang disematkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Megawati berulang-ulang mengatakannya ke publik, di mana dulu dia mengatakannya itu untuk Presiden Jokowi. Di satu sisi, istilah petugas partai itu separuh benar. Capres memang tokoh yang ditugaskan oleh partai. Tapi jika sudah menjadi presiden lalu masih dipersepsikan sebagai petugas partai, ini memberi kesan partai politik lebih tinggi dibandingkan lembaga presiden. Atau seorang presiden seolah bawahan atau petugas dari ketua umum partai yang mencalonkannya. Adapun publik yang tidak suka dan tidak setuju dengan istilah presiden petugas partai mencapai 69,9 persen. “Presiden memang sejatinya bukan merupakan petugas partai dan bukan bawahan ketua umum partai. Prinsip demokrasi modern menyatakan ketika menjadi presiden, kesetiaan seorang pemimpin kepada bangsa dan negara, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan partainya,” ujar Hanggoro. Blunder ketiga yang dilakukan Ganjar adalah terkait batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia. Ganjar dipersepsikan ikut membuat batal Piala Dunia U-20 dan menjadi tokoh paling tinggi yang disalahkan. Sebesar 16,6 persen menyalahkan Ganjar. Beberapa pihak sebenarnya sudah mengklarifikasi. Batalnya Piala Dunia U 20 tak berhubungan dengan ketidaksetujuan Ganjar atau tokoh PDIP lainnya. FIFA memiliki alasan berbeda. Namun, opini publik terbentuk yang merugikan Ganjar Pranowo. Blunder keempat yakni Ganjar dianggap cawe-cawe menegur Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Ganjar dianggap berlagak seperti Presiden ketika ia menelepon Penjabat Gubernur DKI Jakarta menyampaikan keluhan pedagang Pasar Warakas, Tanjung Priok. Ganjar Pranowo sendiri juga sudah memberikan penjelasan bahwa dia hanya menyampaikan keluhan dari warga yang dijumpai. Tapi di era menjelang Pilpres 2024, langkah seorang capres akan selalu menjadi sorotan. Mayoritas publik menganggap Ganjar, sebagai sesama gubernur, tak seharusnya menyampaikan keluhan ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 74,7 persen menganggap Ganjar tak pantas menyampaikan keluhan itu. “Hal ini karena cawe-cawe Ganjar terhadap Penjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut terpublikasi,” sebutnya. Di sisi lain, langkah cantik yang dilakukan Prabowo ikut memperlebar elektabilitas dengan Ganjar. Pertama, Prabowo dan Presiden Jokowi terlihat semakin akrab. Hal ini membentuk pikiran publik bahwa dukungan Presiden Jokowi mengarah ke Prabowo di Pilpres 2024. “Ini masa di mana Jokowi masih populer. Ibarat pepatah menyatakan, jika kita dekat dengan bau harum, kita akan ikut harum,” tambah Hanggoro. Data survei juga memperlihatkan pergeseran pemilih yang puas terhadap Jokowi dari Ganjar ke Prabowo. Pada Januari dan Maret 2023, Ganjar unggul di pemilih yang puas terhadap Jokowi. Namun, di Juni dan Juli 2023, Prabowo unggul di pemilih yang puas terhadap Jokowi. Kedua, sosialisasi Prabowo soal komitmennya untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Dalam banyak kesempatan, Prabowo menyebutkan lima program ekonomi rakyat yang akan ia perjuangkan. Selain itu, para relawannya ikut menyebarkan billboard “Prabowo: Tegas, Sejahterakan Rakyat” di banyak kabupaten. Isu yang diangkat Prabowo juga sesuai dengan harapan publik. Lima Program Ekonomi Rakyat, yakni terjangkau hingga gratis untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, sembako, dan pinjaman dana usaha disukai sebanyak 83,5 persen publik. Ada juga yang tidak menyukai program ini, tetapi angkanya sangat kecil, yakni 1,1 persen. “Prabowo sudah sejak lama dikenal dengan kampanye menjadikan Indonesia Macan Asia. Identifikasinya dengan ekonomi rakyat sudah terbentuk lama sejak pemilu presiden 2014 dan 2019,” tambah Hanggoro. Survey terbaru LSI Denny JA tersebut dilakukan dengan survei tatap muka (face-to-face) pada 3-15 Juli 2023 dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia dan margin of error sebesar 2,9 persen. Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in depth interview, expert judgment, dan focus group discussion. #Airlangga Hartarto Miliki Kartu AS untuk Cawapres

Topik:

Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto Cawapres Kartu AS

Airlangga Hartarto Miliki Kartu AS untuk Cawapres

Berita Sebelumnya

Komisi III DPR Dukung Langkah Bareskrim Berantas Mafia IMEI Ilegal

Berita Selanjutnya

PDIP Kutuk Keras Pernyataan Rocky Gerung yang Dinilai Hina Presiden Jokowi

Berita Terkait

Aturan Baru! KPU 'Rahasiakan' Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Ada Apa?

Korupsi Migor Seret Airlangga, Prabowo: Serakahnomics!

Ganjar soal Kemungkinan Banding Hasto: Sedang Dipertimbangkan

Kunjungan Perdana Prabowo ke Uni Eropa: Bahas IEU-CEPA

Nama Bobby dan Airlangga Dalam Pusaran Ekspor Ilegal 5,3 Ton Bijih Nikel Jadi Sorotan Ditengah Polemik Tambang Raja Ampat

Hakim Kepleset Uang Migor, Kejagung Didesak Seret juga Airlangga hingga Bos Wilmar Group, Permata Hijau dan Musim Mas

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K