Lelang Jabatan ala Ganjar Pranowo: Gebrakan Reformasi Birokrasi yang Layak Dijadikan Rujukan Nasional

Jakarta, MI - Pengamat kebijakan dari Universitas Diponegoro, Kismartini, menyatakan, lelang jabatan yang diterapkan Ganjar Pranowo dalam mengisi jabatan tinggi pratama di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah langkah yang layak untuk dijadikan rujukan dalam sistem perekrutan secara transparan dan efektif. Menurut Kismartini, lelang jabatan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menduduki jabatan sesuai dengan keahlian dan kompetensi mereka. Ini merupakan mekanisme yang efektif untuk meningkatkan kinerja pejabat. “Lelang jabatan itu bagus, membuka kesempatan kepada semua pihak untuk bisa menduduki jabatan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Sebuah mekanisme yang bagus untuk meningkatkan kinerja pejabat,” katanya dalam keterangannya, Senin (25/9). Kismartini juga menekankan bahwa konsistensi Ganjar Pranowo dalam melaksanakan lelang jabatan selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dianggap sebagai revolusi dalam birokrasi. Hal ini karena jabatan tinggi pratama diisi oleh individu yang berkompeten dan berintegritas. Kismartini menambahkan bahwa dengan adanya mekanisme lelang jabatan, proses pengisian posisi strategis dalam birokrasi dapat diawasi oleh masyarakat secara luas karena dilakukan secara transparan dan akuntabel. Praktik-praktik korupsi seperti "titipan" atau sogokan untuk memperoleh jabatan tidak akan lagi terjadi. “Sistem lelang dilakukan secara profesional dan transparan, tentu itu memberantas peluang praktik KKN. Pimpinan atau pejabat yang dihasilkan tak hanya punya kemampuan dan kecakapan manajerial, tapi juga berintegritas sehingga hal ini mampu mencegah politisasi birokrasi,” ujarnya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh pengamat politik dari Undip, Teguh Yuwono, yang menyebut langkah Ganjar Pranowo sebagai gebrakan penting dalam reformasi birokrasi. Dengan demikian, lelang jabatan yang diterapkan oleh Ganjar Pranowo menjadi sebuah dorongan bagi para pejabat untuk bersaing secara sehat demi meningkatkan performa dan kinerja mereka. Teguh Yuwono menegaskan, hal itu merupakan langkah positif dan harus dilakukan. Di negara maju seperti Amerika, Australia dan negara lainnya sistem dan mekanisme perekrutan pejabat seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1990. "Ini hal yang biasa di luar negeri, namun belum banyak diterapkan di dalam negeri," jelas Teguh. Selama dua periode menjabat sebagai Gubernur Jateng (2013-2023), Ganjar Pranowo mencatatkan dua kali pengangkatan kepala sekolah dari daerah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng. Pertama, Jumeri dari SMKN Bawen, Kabupaten Semarang, pada 2019, dan kemudian Uswatun Khasanah, Kepala SMA Negeri 1 Purwantoro, Kabupaten Wonogiri pada 2022.     #Lelang Jabatan ala Ganjar Pranowo