MK Kritis Sudah Masuk Politik Praktis

Akbar Budi Prasetia

Diperbarui 12 Oktober 2023 17:20 WIB

Jakarta, MI - Sejumlah kelompok aktivis 98 mencermati situasi politik yang berkembang jelang Pemilu Serentak 2024. Mereka menilai, saat ini masih banyak celah-celah hukum demi melanggengkan kekuasaan dengan membangun dinasti politik. Aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) 98, Nuryaman Berry, mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini dalam keadaan sangat kritis. Karena, kuat dugaan MK sudah masuk kedalam ranah politik. Hal itu merujuk dari uji materiil batas minimum usia capres-cawapres. Padahal, kata dia, mengenai batas minimum usia capres-cawapres bukan merupakan permasalahan konstitusi. "Proses uji materiil tentang batasan usia capres dan cawapres seolah-olah untuk menegakkan hak-hak konstitusional. Padahal bukan menjadi rahasia umum bahwa ini adalah permainan hukum dalam menopang kekuasaan dan nafsu segelintir elit politik untuk tetap berkuasa," ujarnya saat konferensi pers, Kamis (12/10). Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya sebagai garda terdepan untuk menegakkan konstitusi. Namun, dia menilai bahwa MK sudah masuk kedalam politik praktis. "Akan tetapi dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi (MK) yang diharapkan menjadi palang pintu terakhir dalam proses pengujian materi landasan hukum yang berlaku, ternyata telah bermain mata dengan kekuasaan untuk menopang kekuasaan itu sendiri seperti UU Omnimbus Law," tuturnya. Diketahui salah satu Ketua Hakim MK itu adalah salah satu adik ipar dari Presiden Jokowi. Sehingga, lumrah kuat dugaan kepentingan keluarga lebih besar dari kepentingan umum. "Kami sebagai Aktivis 1998 yang masih memiliki hutang sejarah dalam penuntasan berbagai agenda perjuangan reformasi 1998 akan tetap menjaga arah demokrasi yang lebih baik agar tidak kembalinya tirani dan dinasti politik memakai payung hukum dan aparatur hukum sebagai pintu masuk," tandasnya. (DI) #MK Kritis Sudah Masuk Politik Praktis

Topik:

MK aktivis 98

MK Kritis Sudah Masuk Politik Praktis

Berita Sebelumnya

Di Somasi, Ketua dan 8 Hakim MK Diminta Mundur dari Perkara Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Berita Selanjutnya

Aktivis 98 Tolak MK Jadi Alat untuk Kepentingan Kekuasaan

Berita Terkait

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

Tapera jadi Tabungan Sukarela

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

Gugatan UU Polri soal Pendidikan Minimal Ditolak MK

Gugatan Uji Formil UU TNI Kandas di MK

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K