Pejabat Negara di Bawah 40 Bisa Nyapres, Gugatan Partai Garuda Ditolak MK

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 16 Oktober 2023 14:01 WIB
Jakarta, MI - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Partai Garuda terkait uji materiil norma batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Gugatan itu diajukan oleh pemohon I, Yohanna Murtika, dan Pemohon II, Ahmad Ridha Sabana dengan Nomor Perkara 51/PUU-XXI/2023. “Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman saat membacakan putusan di Ruang Sidang Utama MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10). Hakim MK, Saldi Isra, menjelaskan, permohonan Pemohon pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu tidak memiliki dasar hukum, sehingga menyatakan norma tersebut inkonstitusional. Dia menyampaikan, dalil yang disampaikan Pemohon untuk “mengecualikan pejabat atau penyelenggara negara berumur di bawah 40 tahun nyalon di Pilpres” di tolak MK. Dia menjelaskan, tidak seluruh pejabat atau penyelenggara negara dipilih oleh rakyat. Kata Saldi Isra, adapun pejabat atau penyelenggara negara dipilih oleh DPR dan ditunjuk langsung Presiden. "Dengan demikian dalil permohonan Pemohin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," tandas Saldi Isra. (ABP)   #Gugatan Partai Garuda Ditolak MK

Topik:

MK Mahkamah Konstitusi Partai Garuda

Berita Sebelumnya

Massa Aksi Dukung MK Terima Permohonan Gugatan Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

Berita Selanjutnya

MK Terima Gugatan Mahasiswa Unversitas Surakarta Terkait Batas Usia Capres-Cawapres

Berita Terkait

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Nusantara
Sejumlah anggota Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) berpose bersama usai menyampaikan pernyataan sikap di posko pengaduan pajak di halaman DPRD Jawa Tengah.

ARIB Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait UU HKPD

4 Oktober 2025 10:40 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB