MK Terima Gugatan Mahasiswa Unversitas Surakarta Terkait Batas Usia Capres-Cawapres

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 16 Oktober 2023 15:47 WIB
Jakarta, MI - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materiil norma batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Uji materiil itu diajukan Pemohon Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan mahawasis Universitas Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023. “Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK, Anwar Usman saat membacakan putusan di Ruang Sidang Utama MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10). MK juga mengatakan, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum yang menyatakan “berusia paling rendah 40 tahun” inkonstitusional. “Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK. “Sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” jelas Ketua MK menambahkan. Sehingga, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah”. (ABP)     #MK Terima Gugatan Mahasiswa Unversitas Surakarta

Topik:

MK Mahkamah Konstitusi

Berita Sebelumnya

Pejabat Negara di Bawah 40 Bisa Nyapres, Gugatan Partai Garuda Ditolak MK

Berita Selanjutnya

Hakim MK Sebut Aturan Batas Usia 40 Tahun Capres-Cawapres Inkonstitusional Bersyarat

Berita Terkait

Nusantara
Sejumlah anggota Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) berpose bersama usai menyampaikan pernyataan sikap di posko pengaduan pajak di halaman DPRD Jawa Tengah.

ARIB Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait UU HKPD

4 Oktober 2025 10:40 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB

Hukum
Ilustrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

29 September 2025 16:07 WIB