Cak Imin Kritik Distribusi Lahan yang Dilakukan Presiden
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Cak Imin Kritik Distribusi Lahan yang Dilakukan Presiden Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/1ab16ba0-615d-46b9-8670-5bf6b28ecdd3.jpg)
Jakarta MI, - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengkritik distribusi lahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo secara istilah sudah benar. Tetapi, dalam praktiknya di lapangan sangat keliru.
"Pak Jokowi itu judulnya benar mendistribusikan lahan, tapi praktiknya salah. Yang terjadi sertifikasi kepemilikan, distribusi lahan itu jelas, lahan kita, ribuan hektare, ratusan ribu, jutaan hektare, hanya dikuasai oleh seratus orang kaya di Republik ini," kata Cak Imin di Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12).
Kata Imin, kebijakan tersebut harus dievaluasi total untuk bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam distribusi lahan.
"Ini harus dievaluasi total, kepemilikan lahan harus diawali dengan distribusi lahan yang adil, dan itu berarti pemerintah," ujarnya.
"Kalau pemerintah tidak melakukan distribusi lahan, jangan bermimpi ada kesejahteraan dan kemakmuran. Mimpilah ada orang kaya dan ada pengemis, kalau tidak melakukan distribusi lahan," tambahnya.
Imin melanjutkan, jika pasangan AMIN menang dalam Pilpres 2024, maka langkah pertama yang dilakukan setelah dilantik adalah memeriksa kepemilikan lahan pribadi yang terlampau berlebihan.
"Karena aset lahan adalah aset produksi yang harus dimiliki rakyat, maka saya sama Mas Anies menang, langkah pertama yang dilakukan setelah dilantik adalah memeriksa kepemilikan lahan pribadi yang terlampau berlebihan untuk kita distribusikan kepada rakyat yang membutuhkan," tutur Cak Imin.
Imin menegaskan, pendistribusian lahan bakal diurus langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan sertifikasi kepada masyarakat.
"Sekali lagi, bukan sertifikasi. Kalau sertifikasi urusan BPN mudah, tapi kalau distribusi lahan bukan urusan BPN, tapi urusan presiden dan wakil presiden yang menangani langsung," pungkasnya. (DI)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![KPK Bongkar Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Mensos Risma Tegaskan Tak Pernah Salurkan Bansos Jenis Tersebut Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/mensos-risma-1.webp)
KPK Bongkar Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Mensos Risma Tegaskan Tak Pernah Salurkan Bansos Jenis Tersebut
30 Juni 2024 14:14 WIB
![Sejalan dengan Jokowi, Komisi III Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-komisi-iii-dpr-ri-ahmad-sahroni-foto-midhanis.jpg)
Sejalan dengan Jokowi, Komisi III Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Covid-19
28 Juni 2024 21:40 WIB
![AS Vonis Mantan Presiden Honduras 45 Tahun Penjara Terkait Penyelundupan Narkoba Mantan Presiden Honduras, juan orlando hernandez [Foto: Doc. WSJ]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/juan-orlando.webp)
AS Vonis Mantan Presiden Honduras 45 Tahun Penjara Terkait Penyelundupan Narkoba
27 Juni 2024 09:05 WIB