Cak Imin Kritik Distribusi Lahan yang Dilakukan Presiden

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 5 Desember 2023 09:07 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Foto: Ist)
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Foto: Ist)

Jakarta MI, - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengkritik distribusi lahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo secara istilah sudah benar. Tetapi, dalam praktiknya di lapangan sangat keliru.

"Pak Jokowi itu judulnya benar mendistribusikan lahan, tapi praktiknya salah. Yang terjadi sertifikasi kepemilikan, distribusi lahan itu jelas, lahan kita, ribuan hektare, ratusan ribu, jutaan hektare, hanya dikuasai oleh seratus orang kaya di Republik ini," kata Cak Imin di Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12).

Kata Imin, kebijakan tersebut harus dievaluasi total untuk bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam distribusi lahan. 

"Ini harus dievaluasi total, kepemilikan lahan harus diawali dengan distribusi lahan yang adil, dan itu berarti pemerintah," ujarnya.

"Kalau pemerintah tidak melakukan distribusi lahan, jangan bermimpi ada kesejahteraan dan kemakmuran. Mimpilah ada orang kaya dan ada pengemis, kalau tidak melakukan distribusi lahan," tambahnya.

Imin melanjutkan, jika pasangan AMIN menang dalam Pilpres 2024, maka langkah pertama yang dilakukan setelah dilantik adalah memeriksa kepemilikan lahan pribadi yang terlampau berlebihan. 

"Karena aset lahan adalah aset produksi yang harus dimiliki rakyat, maka saya sama Mas Anies menang, langkah pertama yang dilakukan setelah dilantik adalah memeriksa kepemilikan lahan pribadi yang terlampau berlebihan untuk kita distribusikan kepada rakyat yang membutuhkan," tutur Cak Imin.

Imin menegaskan, pendistribusian lahan bakal diurus langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan sertifikasi kepada masyarakat.

"Sekali lagi, bukan sertifikasi. Kalau sertifikasi urusan BPN mudah, tapi kalau distribusi lahan bukan urusan BPN, tapi urusan presiden dan wakil presiden yang menangani langsung," pungkasnya. (DI)