Anies Serang Prabowo Tapi Datanya Dinilai Keliru, Timnas Amin Meluruskan

Jakarta, MI - Nasrullah, dosen Pendidikan Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, menilai Anies Baswedan yang mengkritik kebijakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) hanya ingin menguasai panggung debat capres kedua pada Minggu (7/1) malam. Yaitu dengan menyerang Prabowo Subianto saat ini masih menahkodai Kemhan.

Menurut Nasrullah, debat itu terlalu banyak tema yang diangkat, sehingga tidak ada yang tuntas. Termasuk soal klaim Anies dana Kemhan Rp700 triliun untuk membeli alutsista bekas tidak akurat.

“Waktu yang pendek mempengaruhi Prabowo tidak bisa menjawab. Memang terlihat Anies ingin menguasai panggung. Penampilan mereka biasa saja tidak panas,” kata Nasrullah kepada wartawan, Senin (8/1).

Sementara itu, engamat politik Uniska Banjarmasin, Jainuddin Nasrullah, juga menilai klaim Anies terhadap dana Kemhan Rp700 triliun untuk membeli alutsista bekas tidak akurat.

“Sebenarnya dana Kementerian Pertahanan ini (untuk beli alutsista) hanya mencapai seratusan triliun,” ujarnya kepada wartawan, Senin (8/1).

Jainuddin menyebut Rp700 triliun adalah anggaran untuk 5 tahun. “Mungkin itu maksudnya dana 5 tahun. Tapi kalau hal tersebut diutarakan untuk belanja alutista, jelas sangat keliru. Data dari mana?” ungkapnya.

Berdasarkan penelusuran bahwa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2020-2024, anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp131,9 triliun. 

Sedangkan untuk program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), non-alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan senilai Rp 35,88 triliun.

Terkait hal ini, Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) telah meluruskan pernyataan Anies itu. Dijelaskan bahwa itu anggaran Kemhan selama 5 tahun bukan pembelian alutsista bekas.

"Jadi sebelum masuk ke situ kan Rp 700 T itu kan sebenarnya data anggaran Kemhan ya selama 5 tahun ya. Kalau kemarin kan Tempo juga sempat lakukan fact check, beberapa media lakukan fact check," kata juru bicara Anies Baswedan, Billy David, kepada wartawan, Senin (8/1).

"Bahwa anggaran terakhir 2021 apa 2020 cuma Rp 131 T jadi yang Rp 700 T saya luruskan dari awal disclaimer bahwa itu anggaran 5 tahun selama 2019-2024," tambahnya.

Billy mengatakan ada dua alasan soal ketidakterbukaan Prabowo soal anggaran tersebut selain bersifat rahasia. Pertama, proses legislasi Komisi I DPR yang beberapa kali dilakukan secara tertutup dengan Kemhan.

"Dan kalau proses keterbukaan itu ada dua hal yang pertama ketika Pak Prabowo saya kutip pernyataannya bahwa ada 2 alasan kenapa itu nggak dibuka selain bersifat rahasia. Yang pertama tentang proses legislasi di Komisi I, kita beberapa kali ingat dengan mudah sekali menemukan bahwa beberapa kali pertemuan Komisi I dengan Kemhan dilakukan secara tertutup," katanya.

"Bahkan hasilnya pun saya belum dalami detil tetapi saya rasa juga sebenarnya tidak bisa terbuka itu diakses oleh publik, itu yang pertama," tambahnya.

Kedua, partai politik di dalam Komisi I DPR yang disebutkan Prabowo saat debat itu merupakan proses legislasi. Menurutnya, hal ini lebih baik dikomentari oleh para partai politik.

"Kemudian juga tentang partai politik yang disebutkan beliau ya itu kan proses legislasi semua parpol pasti punya kewenangan, punya diskusi, punya dinamika ketika proses pembahasan berlangsung. Dan ranah itu sih kita masuk ke ranahnya parpol lebih baik parpol yang komentari," jelasnya.

Billy menilai tak semua rapat legislasi bisa terbuka secara publik. Billy kembali menegaskan bahwa anggaran Rp 700 T bukan untuk pembelian alutsista bekas melainkan anggaran Kemhan selama 5 tahun.

"Tetapi point saya tadi itu, ya berkaca aja bahwa nggak semua rapat legislasi bisa terbuka secara publik dan datanya bisa kita mudah dengan temukan. Nggak hanya satu kali rapat ya, nggak hanya satu kali pertemuan tapi beberapa kali pertemuan rapat dengan komisi I. Iya gitu (bukan untuk pembelian alutsista bekas melainkan anggaran Kemhan selama 5 tahun)," lanjutnya.

Anies Baswedan sebelumnya mengkritik anggaran Kementerian Pertahanan. Anies menyinggung terkait anggaran Rp 700 triliun yang ia sebut untuk membeli alat-alat alutsista bekas.

Hal itu disampaikan Anies saat memaparkan visi misinya pada Debat Ketiga Pilpres 2024, di panggung debat Istora Senayan, GBK, Jakarta, Minggu (7/1).

"Dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat Alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini, ini harus diubah," katanya.