Ke Cilacap, Ganjar Dorong Kemudahan Aturan untuk Nelayan

Cilacap, MI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melaksanakan safari politiknya dengan berkunjung ke Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1). 

Dalam kunjungan tersebut, Ganjar menemui ratusan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap sembari berdialog mendengarkan aspirasi para nelayan. 

Dalam dialognya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan betapa susahnya nelayan dalam mengurus perizinan kapal, sulitnya mendapatkan BBM, penangkapan ikan terukur, hingga soal kredit macet yang dialami nelayan. 

"Terkait perizinan, mengurus surat-surat kapal, nelayan ingin dimudahkan. Lalu peraturan tentang penangkapan ikan terukur mereka minta untuk direvisi, dan ini rasa-rasanya hanya butuh sosialisasi sehingga nelayan perlu tahu soal itu," ujar Ganjar Pranowo kepada awak media usia dialog dengan nelayan. 

Kemudian soal BBM, dia mengatakan nelayan minta agar mudah didapat, cara mengelola keuangan ketika mereka melaut, dan ini ada yang pakai modal sendiri, pinjam tengkulak, dan ada yang modal pinjaman tapi macet. Nanti akan kita atur. Jadi, beberapa masukan ini relatif di seluruh Indonesia sama. 

Sebab itu, Ganjar mendorong agar penampilan nelayan ditingkatkan. Seperti modernisasi peralatan, pelatihan, dan pendampingan nelayan penting untuk dilakukan. 

"Termasuk pelabuhannya, tempat pelelangan ikannya. Kami ingin mereka menikmati fasilitas yang memadai, dan tentu saja kesejahteraan nelayan juga penting," katanya. 

Selain itu, yang paling penting diperlukan nelayan adalah coast guard. Setelah coast guard benar-benar dikuatkan, maka para nelayan ini bisa memanfaatkan sumber daya yang ada.

"Amankan dulu, setelah aman nelayan mulai bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanfaatkan seluruh sumber daya laut yang ada," tuturnya.

Terkait penanganan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing, Ganjar menegaskan perlu adanya pengamanan dengan melibatkan pemangku kepentingan keamanan di laut, diantaranya TNI AL, KKP, pihak Kepolisian, dan Perhubungan. 

"Dan ini yang perlu kita berikan dukungan berupa fasilitas agar bisa memantau dengan mudah, seperti radar, kapal cepat, logistik, dan lainnya agar mereka betul-betul efisien dalam melakukan patroli di laut," ujarnya. 

Dan Ganjar menekankan, bisa menggunakan teknologi drone, bisa juga menggunakan satelit. Jadi, ada banyak teknologi yang bisa digunakan. Sehingga kalau itu bisa diamankan, illegal fishing akan bisa dikurangi. "Tapi kalau itu sudah terjadi, hukumannya harus dikembalikan," pungkasnya.

Sementara, Ketua HNSI Kabupaten Cilacap, Sardjono mengharapkan apabila Pak Ganjar nanti terpilih menjadi Presiden mudah-mudahan bisa membawa aspirasi nelayan, kesulitan-kesulitan nelayan, dokumen-dokumen yang selama ini tergantung kepada aturan-aturan yang begitu banyak. 

"Boleh ada aturan, tapi jangan banyak-banyak aturan," kata Sardjono. 

Ditanya berapa persen nelayan yang memilih Ganjar, Sardjono mengatakan hal itu kembali kepada nelayan sendiri. "Nanti kalau nelayan antusias dengan melihat debat kemarin, mereka akan memberikan pilihannya kepada di antara nomor 1, 2, 3.
Harapan kami supaya lebih cerdas lagi, lebih tahu pemimpin kita ke depan karena ini pemimpin negara, bukan gubernur atau wali kota, tetapi pemimpin negara. 
Kalau beliau (Ganjar Pranowo) dengan Pak Mahfud, saya yakin sudah teruji semuanya. 

"Saya mengimbau nelayan bersatu. Meski beda pilihan saya kira nggak masalah. Jangan sampai nelayan bermusuhan dengan nelayan. Berbeda itu sudah biasa. Berbeda pilihan itu biasa. Tapi jangan sampai bermusuhan nelayan dengan nelayan. Kita tetap bersatu," tutup Sardjono.

Taufik Nurhidayat, Ketua TPC Paslon Ganjar-Mahfud menambahkan, kedatangan Ganjar bertemu dengan partai pengusung yaitu mengonsolidasikan antara capres dengan partai pengusung, dengan relawan, dengan tokoh masyarakat, dengan alim ulama, dan semuanya. 

"Mengonsolidasikan pikir, ide gagasan, termasuk perjuangan. Ini yang dilakukan Pak Ganjar setiap turun," kata Taufik. 

Ada kesepakatan? Taufik menegaskan, kesepakatan menang. Kesepakatan seperti apa yang disampaikan Pak Ganjar, bahwa Kementerian itu adalah second cabinet, ahli di bidangnya. 

Maka nanti kalau jadi (Presiden), kata Taufik, Menterinya harus ahli, dari manapun dia berasal. Mau itu orang partai atau bukan, yang penting second cabinet, ahli di bidangnya. 

"Karena sistem presidential, Menteri itu second cabinet, bukan titipan, dan bukan bagi-bagi kekuasaan. Kalau ide gagasan itu diterjemahkan oleh Menteri, bagaimana kalau nggak ahli? Terus Menterinya? Mungkin bisa didorong oleh partai, tapi harus ahli di bidangnya. Artinya profesional. Target kita menang," tandas Taufik Nurhidayat. (estanto)