Sri Mulyani dan Basuki Diisukan Mundur dari Kabinet, Pengamat: Hanya Ingin Jatuhkan Elektabilitas Prabowo-Gibran

Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos, menilai isu yang dihembuskan oleh Ekonom Senior Indef Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono bakal menarik diri dari menteri di kabinet Indonesia maju sarat akan kepentingan politis.

Menurutnya, isu tersebut sengaja diciptakan hanya untuk membuat kegaduhan situasi politik menjelang Pemilu 2024 agar kredibilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) merosot, yang berarti elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran pun juga demikian.

"Terlepas benar atau tidaknya Sri Mulyani dan Basuki Cs berencana untuk mundur dari kabinet Jokowi, isu ini secara komunikasi politik ingin menyampaikan pesan bahwa kabinet Presiden Jokowi terancam pecah karena kecenderungan Presiden Jokowi kepada Prabowo-Gibran di Pilpres," kata Subiran saat dihubungi Monitorindonesia.com, Jumat (19/1).

"Bahkan ingin menciptakan kesan bahwa pemerintahan Jokowi telah kehilangan kredibilitas bahkan dikalangan orang dekatnya sendiri. Isu ini punya tujuan politis, yakni ingin mendegradasi kredibilitas Presiden Jokowi dan menciptakan sentimen negatif kepada rakyat sehingga berpengaruh kepada elektoral Prabowo-Gibran," tambah Subiran.

Kata Subiran, isu ini sama halnya dengan isu pemakzulan Presiden Jokowi yang baru-baru ini coba dimunculkan kembali ke permukaan yang tujuannya pun sama.

"Isu ini sepertinya paralel dengan isu pemakzulan yang dihembuskan petisi 100 yang hendak menciptakan sentimen negatif dan mendegradasi bahkan menghancurkan kredibilitas dan kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi yang dinilai tidak netral bahkan cenderung mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024," ujar Subiran.

Padahal kata Subiran, kedua menteri tersebut berlatar belakang profesional atau tidak memiliki background politik, sehingga tidak akan terlibat atau terpancing pada suhu politik menjelang Pemilu.

"Apalagi mereka yang berasal dari profesional alias bukan Ketum atau anggota partai politik, tidak terlibat apalagi bermanuver dalam politik pilpres 2024, sehingga apapun sikap dan kebijakan mereka tidak akan dipahami sebagai bagian dari gerakan politik Paslon atau partai tertentu," jelas Subiran.

Untuk itu, penulis buku Demokrasi Katanya itu menilai, sasaran dari isu ini digulirkan hanya satu, yakni menjatuhkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 02 pada Pemilu 2024.

"Tujuannya juga tentu politis yakni ingin menjatuhkan wibawa pemerintah atau wibawa presiden dengan harapan akan berefek pada turun dan jatuhnya elektabilitas Prabowo-Gibran yang mereka nilai tinggi karena intervensi kekuasaan utamanya ketidaknetralan Presiden Jokowi," tukasnya. (DI)