Demokrat: Wajar Jika Ada Pro dan Kontra Soal Usulan Penambahan Jumlah Kementerian

Jakarta, MI - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, tak sependapat dengan pernyataan kader-kader PDI Perjuangan yang menyebut penambahan jumlah Kementerian sebagai politik akomodasi. 

Menurutnya pro dan kontra usulan penambahan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran mendatang hanyalah perbedaan sudut pandang saja. 

"Tergantung kepada cara pandang. Kalau kami di Demokrat justru ini lebih baik karena memberikan ruang pilihan yang lebih luas pada presiden terpilih siapapun bukan untuk jangka 5-10 tahun," kata Hero sapaan akrabnya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/5/2024). 

Kata Hero, UU Kementerian saat ini sudah terlalu lama, sementara politik selalu dinamis melihat perkembangan dan situasinya. 

"UU Kementerian lembaga ini memang blm ada revisi sejak 2008, padahal kan politik itu dinamis, apalagi posisi atau portofolio kementerian dan lembaga negara itu sangat dibutuhkan, mengikuti terhadap perubahan-perubahan yang terjadi," ujarnya. 

"Dan tentu pada akhirnya menjadi domain presiden terpilih (untuk menambah jumlah Kementerian atau tidak)," sambung Hero. 

Sedangkan terkait digulirkannya wacana tersebut pada pemerintahan Prabowo-Gibran memang karena sudah waktunya untuk merevisi UU tersebut. 

"Ya, karena timingnya pas saja. Kita juga mengevaluasi, kita juga memonitor perjalanan implementasi UU ini," jelasnya.