Anies Minta Pj Gubernur DKI Tak Berlaku Zalim kepada Warga Eks Kampung Bayam

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 22 Januari 2024 22:33 WIB
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan (Foto: MI/Dhanis)
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan (Foto: MI/Dhanis)

Jakarta, MI - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar tidak berlaku zalim kepada warga eks Kampung Bayam.

"Jangan kita ini zalim. Zalim itu artinya bertindak tidak adil. Mereka adalah rakyat kita sendiri dan mereka adalah orang-orang yang sudah berada di tempat itu begitu lama," kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1).

Anies menyesalkan, hingga saat ini warga eks Kampung Bayam tak juga diberi akses untuk menempati Kampung Susun Bayam sebagai hak mereka. Padahal kampung susun tersebut sudah dibuat oleh dirinya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Bahkan gedungnya yang sudah jadi memang dulu tergeser pembangunannya, karena ada COVID-19, sehingga pembangunan JIS pun selesainya mundur dan baru bisa membangun gedung sesudah JIS-nya selesai dibangun. Jadi itu harus kita tuntaskan, itu kewajiban negara pada warganya," ujarnya.

Anies menilai, jangan sampai pemerintah memberikan perlindungan hanya kepada masyarakat atas dan melupakan perlindungan masyarakat kecil.

"Aturannya ada dan sudah digunakan berkali-kali, jadi kalau bilang aturannya enggak memungkinkan, aturannya itu memungkinkan dan terbukti sudah bisa. Ini soal kemauan, tunjukkan negara punya welas asih," jelas Anies.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, mengultimatum Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk segera menyelesaikan polemik warga eks Kampung Bayam, Jakarta Utara, dalam kurun waktu 2X24 jam. 

"Saya rasa situasinya sudah sangat parah, tidak berperikemanusiaan. Maka, saya minta Pj Gubernur DKI Heru beri langkah penyelesaian dalam waktu 2x24 jam. Kalau tidak saya bersama warga Kampung Bayam akan datangi kantor Bapak," kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/1).