Timnas AMIN Akui Sulit untuk Laporkan Dugaan Politisasi Bansos

Jakarta, MI - Asisten pelatih Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan setumpuk bukti terhadap dugaan politisasi bantuan sosial (bansos).

"Kita sudah banyak (bukti). Di tim hukum nasional kita sudah numpuk laporannya, tinggal nanti dimasukan atau ditindaklanjuti. Kalau secara (syarat) materil sudah cukup," katanya usai debat Pilpres kelima di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2) malam.

Namun, pihaknya belum mengetahui apakah akan menindaklanjuti laporan itu atau tidak. Pasalnya, kata Jazilul ada kecurangan yang begitu terencana, sehingga hal itu tak akan mudah dijerat oleh hukum.

"Karena itu tidak mudah. Jadi kecurangan yang terencana, manipulasi yang terencana itu tidak mudah dijerat oleh hukum," ujarnya.

Selain itu, Jazilul juga mengatakan bahwa capres 01 Anies Baswedan dan capres 03 Ganjar Pranowo merasakan hal yang sama. Sebab, anggaran bansos dikeluarkan oleh APBN dan bukan oleh kantong pribadi masing-masing.

"Artinya jangan politisasi bansos. Jangan bansos dicap oleh kepentingan tertentu krn itu uang apbn krn itu uang rakyat," jelasnya. 

Sebelumnya, Anies juga mengatakan mengatakan bahwa bansos adalah bantuan pemerintah untuk penerima dan bukan untuk pencitraan yang memberinya.

Hal itu disampaikan Anies usai mendapatkan pertanyaan dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai tata kelola bansos pada debat Pilpres kelima yang diselenggarakan oleh KPU RI di JCC Senayan Jakarta, Minggu (4/2) malam.

"Pertama kita harus menyasari bahwa bansos adalah bantuan untuk penerima, bukan pemberi. Karena ia diberikan sesuai dengan kebutuhan," kata Anies.

Selain itu, Anies juga mengatakan bahwa pembagian bansos harus tepat sasaran. Dan pemberiannya itu pun harus ada mekanisme yang mengatur, bukan justru dibagikan di pinggir jalan.

"Pemberian bansos harus tepat sasaran. Mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi bukan diberikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi," jelas Anies.(DI)