Dukung Penggunaan Hak Angket DPR, PPP: Demokrasi Kita Bengkok

Jakarta, MI - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyatakan sikap, bahwa PPP akan mendukung sepenuhnya penggunaan hak angket DPR RI guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sebagaimana yang diusulkan oleh capres 03 Ganjar Pranowo. 

"PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," kata Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy, Rabu (28/2).

Dia mengatakan bahwa hak angket bukanlah soal menang dan kalah dalam Pemilu, melainkan untuk membuktikan jika Pemilu kemarin dilaksanakan dengan penuh kecurangan secara terstruktur dan masif. 

"Ini bukan soal menang dan kalah, ini bukan soal sekedar kontra terhadap tuduhan bahwa kecurangan itu adalah narasi yang dibangun oleh pihak yang kalah. Ini soal bagaimana mengungkap apa yang terjadi pada saat Pemilu kemarin," ujarnya. 

Selain itu, kata dia, hak angket tersebut mesti dilakukan karena demokrasi Indonesia dinilainya sudah berbelok jauh dari jalurnya, terutama pada saat berlangsungnya Pemilu 2024.

"Ini soal meluruskan arah demokrasi kita yang sempat bengkok pada pelaksanaan pemilu," ucapnya. 

Pria yang akrab disapa Rommy ini menjelaskan, penggunaan hak angket DPR perlu untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, tak perlu ada yang takut jika anggota parlemen menggunakan hak angket.

"Juga, masih terlalu pagi menyikapi pemerintahan baru, karena pemenangnya siapa bahkan belum diumumkan oleh KPU," kata Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud ini.

Seperti diketahui, DPR saat ini masih dalam masa reses dan pembukaan masa sidang DPR berikutnya akan digelar pada Selasa, 5 Maret 2024.