Komisi II Sebut Proses Rekrutmen CPNS Masih Banyak Percaloan

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 13 Maret 2024 16:36 WIB
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia (Foto: MI/Dhanis)
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia (Foto: MI/Dhanis)

Jakarta, MI - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa pihaknya selalu menekankan komitmen Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menjaga proses seleksi CPNS yang bersih tanpa adanya praktik korup. 

Hal itu di sampaikan Doli dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

"Saya kira kami di Komisi II periode ini selalu menagih komitmen Menpan RB, kemudian BKN dalam soal proses-proses seleksi," kata Doli. 

Doli mengatakan, bahwa Komisi II selalu berusaha mempercayai pernyataan dari Kemenpan RB dan BKN bahwa tidak ada praktik-praktik kecurangan dalam proses rekrutmen CPNS, meskipun pada faktanya di lapangan masih terus ada hingga kini. 

"Dan berkali-kali bapak-bapak dan ibu-ibu berstatement tidak akan ada percaloan, tidak akan ada perjokian, tidak akan ada kongkalikong, nah dan kami percaya itu, jadi bukan tidak ada," ujarnya. 

Bahkan kata Doli, dirinya menjadi saksi atas praktik korup tersebut kala anaknya tak lolos dalam proses seleksi CPNS yang mendapat nilai yang cukup tinggi tetapi harus membayar jika ingin lolos. 

"Pak ini anak saya ya, bukan saudara nih. Itu anak saya nilainya tinggi, tapi kok ini bisa kalah di ujian terakhir sama yang tidak tinggi. Mereka bilang, kalau memang yang tidak tinggi itu bisa bayar," katanya menceritakan. 

Untuk itu, kata Doli, ini merupakan tanggung jawab semua pihak karena proses rekrutmen CPNS hingga PPPK masih menjadi penyakit serius yang mesti diselesaikan. 

"Saya kira ini tanggung jawab kita semua, mungkin bukan hanya di Kemenpan RB dan di BKN, kalau melibatkan pemerintah daerah mungkin juga nanti kita bisa tanya sama Menteri Dalam Negeri. Tapi ini penyakit harus diselesaikan," tegasnya. (DI)