Menko PMK Sebut Pembagian Bansos saat Pemilu untuk Atasi Masalah Kemiskinan

Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa pemberian bantuan sosial (Bansos) di waktu masa Pemilu 2024 lantaran untuk mengatasi masalah kemiskinan. 

Sebab kata Muhadjir, berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas), angka kemiskinan di Indonesia sudah menyentuh 9,34 persen. 

Hal itu disampaikan Muhadjir saat memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

"Sementara target RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan sebesar 6,5 sampai dgn 7,5 persen. Agar target dapat dipenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khsuus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemda," katanya. 

Karena itu kata Muhadjir, negara terus mendorong dengan berbagai upaya yang salah satu satunya adalah penyaluran bansos agar target pemerintah bisa tercapai pada tahun 2024.

"Kita harus terus mengupayakan agar target 0 persen berdsarkan inpres no 4 tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024, dan mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai," ujarnya. 

Pasalnya kata Muhadjir, perhitungan angka kemiskinan di Indonesia jika menggunakan pendekatan pengeluaran, maka akan menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar 554.458 per kapita per bulan.

Ia merinci, komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 408.522 atau 74,21 persen dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 141.936 atau 25,79 persen.

"Maka, dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4nya adalah komoditas pangan," ucapnya. 

Selain itu, kata Muhadjir karena masih tingginya angka kemiskinan. Maka diperlukan bantuan pangan melalui program bansos dari pemerintah kepada rakyat miskin. 

"Untuk menjaga daya beli kelompok rumah tangga miskin, terutama komoditas pangan, menjadi sangat penting. Begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah atau CPP," pungkasnya.