PDIP: Jadi Oposisi Bukan Berarti Benci Pemerintah

Jakarta, MI - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan, berpandangan bahwa istilah oposisi merupakan bagian dari demokrasi, yang mana harus terdapat sistem kontrol pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.

Dia menegaskan, di masa pemerintahan yang akan datang, perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan.

Karena, jika tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena.

Untuk itu, kata dia, apabila nantinya PDI Perjuangan berada di kursi oposisi, Masinton menegaskan pihaknya tidak hanya sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi memberikan berbagai alternatif kebijakan.

Langkah tersebut sebelumnya telah dilakukan PDI Perjuangan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.

Kala itu, PDI Perjuangan konsisten berada di luar pemerintahan dan aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai oleh rakyat serta baik bagi sistem pemeriksaan dan penyeimbang (check and balance) dan kontrol dari luar pemerintahan.

"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," kata Masinton dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi, Sabtu (4/5/2024).

Namun, dia juga mengingatkan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau anti terhadap pemerintah.

"Itu stigma yang selalu salah selama ini karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan," jelas Masinton.

Kendati demikian, Masinton mengungkapkan PDI Perjuangan sejauh ini belum menentukan sikap politik akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia menyebutkan keputusan itu akan diambil saat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada 24-26 Mei 2024.

Dalam kesempatan lain, Masinton mengatakan Prabowo Subianto, selaku presiden terpilih 2024 tentu akan mempertimbangkan dengan matang guna menjaga stabilitas pemerintahannya ke depan.

Namun, kata dia, PDIP tentu akan mengedepankan kepentingan rakyat dalam memilih bersikap politik.

Ia menyinggung pernyataan Prabowo yang kerap menyebutkan demi kepentingan bangsa ketika mengajak semua parpol bekerja sama dalam pemerintahannya.

"Nah, kalau kita lihat hiruk pikuk hari ini, kan, enggak ada itu rakyat di dalamnya semuanya silaturahmi ngomong demi kepentingan bangsa demi ini ya oke oke saja masih tataran normatif," kata Masinton.

Masinton mengatakan demokrasi bukan sekadar menang dan kalah. Demokrasi juga, lanjut dia, bukan berjalan dalam prosedural tetapi diperjuangkan pada 1998 adalah demokrasi substantif demi keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan.

"Jadi, konteks demokrasi enggak boleh lepas dari cita-cita kita bernegara," lanjut Masinton.

Masinton pun menyerahkan sepenuhnya menentukan sikap politik di tangan pimpinan partai. Ia meyakini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri konsisten dalam aspek memperjuangkan demokrasi substansi demi keadilan dalam menentukan sikap politik.

"Apakah kemarin kita sudah melihat pemilu kemarin sudah benar-benar menjalankan demokrasi secara jujur, adil, tepercaya? Kan, enggak, tapi kota butuh perjuangan panjang memperjuangkan substansi demokrasi," tutup Masinton.