JK: Rekonsiliasi Akan Efektif Jika Prabowo Telah Dilantik Menjadi Presiden RI
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Jk Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo bersama Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (tengah) (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/jk.webp)
Jakarta, MI - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK), mengatakan bahwa rekonsiliasi elite politik akan efektif dilaksanakan saat presiden terpilih hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 telah dilantik.
"Rekonsiliasi itu efektif, selama nanti dan kalau presiden RI terpilih harus memperlakukan semua orang sama," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Kemarin.
JK mengingatkan, presiden terpilih tidak boleh memihak kepada satu pihak atau kepada para pendukungnya saja ketika telah dilantik menjadi presiden RI. "Sebagai presiden terpilih memang harus memperlakukan semua orang dengan sama," sambungnya.
Menurut JK, dalam proses demokrasi di Indonesia, secara otomatis menimbulkan suatu sistem yang mengarah rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju untuk memasuki posisi masing-masing di pemerintahan, tetapi ada pula yang menjadi oposisi.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan rekonsiliasi pada intinya adalah mengakui kemenangan.
"Bahwa nanti tetap ikut pemerintahan atau tidak, itu soal lain, sebagai kontrol. Yang penting bisa menerima, itu saja intinya," katanya.
Beberapa waktu terakhir, publik mendorong adanya rekonsiliasi para elite politik nasional usai Pilpres 2024. Keinginan itu untuk memberikan suasana damai setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029.
Berita Selanjutnya
![Asyiik! Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Presiden Jokowi, Menteri Bisa 100 Orang Presdien Jokowi. [Foto: Setpres]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/jokowi-16.webp)
Asyiik! Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Presiden Jokowi, Menteri Bisa 100 Orang
29 Juni 2024 14:04 WIB
![KPK Usut Dugaan Keterlibatan Politikus PDIP di Kasus Korupsi Jalur Kereta Kemenhub Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-6.webp)
KPK Usut Dugaan Keterlibatan Politikus PDIP di Kasus Korupsi Jalur Kereta Kemenhub
27 Juni 2024 16:28 WIB
![Ada Indikasi Kerugian Negara Rp400 M, Komisi XI: OJK Harus Siap Berhadapan dengan APH Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-xi-dpr-melchias-markus-mekeng.webp)
Ada Indikasi Kerugian Negara Rp400 M, Komisi XI: OJK Harus Siap Berhadapan dengan APH
26 Juni 2024 18:18 WIB
![Duit Korupsi DJKA Diduga Mengalir ke Menhub Budi Karya dan Ketua Komisi V DPR Lasarus, Peluang Bakal Tersangka? Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/menhub-budi-karya-sumadi.webp)
Duit Korupsi DJKA Diduga Mengalir ke Menhub Budi Karya dan Ketua Komisi V DPR Lasarus, Peluang Bakal Tersangka?
26 Juni 2024 17:17 WIB
![Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Gerindra: Kami Selalu Terbuka Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/8ea522ef-e055-4965-917e-484aecd518a8.jpg)
Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Gerindra: Kami Selalu Terbuka
25 Juni 2024 16:50 WIB