Deklarasi Anies-Sohibul Iman Dinilai Sebagai Bukti Lemahnya PKS dalam Bernegosiasi


Jakarta, MI - Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, menilai deklarasi Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk Pilgub Jakarta sebagai bukti lemahnya PKS dalam melakukan negosiasi politik.
"Bahwa kelemahan PKS adalah kemampuan mereka dalam negosiasi dan lobi. Dalam hajatan politik Jakarta, setidaknya sudah 2 kali PKS menerima 'kekalahan' negosiasi," kata Ray kepada Monitorindonesia.com Kamis (27/6/2024).
Pasalnya kata dia, skenario untuk mencalonkan Sohibul Iman sebagai cagub Jakarta seketika langsung berubah begitu saja, dengan Anies menjadi cagubnya dan Sohibul Iman menjadi cawagub.
"Tiba-tiba skenario ini berubah menjadi Anies-Iman. Sebuah keputusan yang bahkan angin pun, mungkin, tidak dapat mendeteksinya," ujarnya.
Kata Ray, bukti lemahnya PKS dalam bernegosiasi dapat dilihat dark Pilgub Jakarta 2027, di mana PKS menggugurkan Mardani Ali Sera sebagai cawagub dan hilangnya hak mereka untuk mendapatkan posisi cagub kala Sandiaga melaju sebagai cawapres.
Selain itu, kata Ray kesolidan internal PKS digoyah dengan menempatkan Sohibul Iman sebagai cagub dari PKS, sehingga memberikan kesempatan barisan pendukung Anies untuk mendorong pasangan Anies-Iman.
"Nama Sohibul Iman, jelas, kurang 'menjual' di Daerah Khusus Jakarta. Situasi ini memberi kesempatan barisan Anies di PKS untuk mendorong pasangan Anies-Iman," ucapnya.
"Artinya, tidak ada situasi eksternal yang menghendaki PKS untuk buru-buru mendeklarasikan Anies-Iman. Lebih karena perdebatan internal PKS sendiri," tambahnya.
Sehingga kata Ray, tak ada tujuan PKS dari pengumuman deklarasi Anies-Iman sebagai langkah untuk memblokir kesempatan kepada nama lain untuk masuk.
Topik:
PKS Anies Baswedan Sohibul Iman Pilgub Jakarta PKS Lemah BernegosiasiBerita Terkait

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang
20 September 2025 15:32 WIB

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional
25 Agustus 2025 08:30 WIB

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun
20 Agustus 2025 15:14 WIB

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan
13 Agustus 2025 17:48 WIB