Legislator Komisi VII Sesalkan Sikap Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang

Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyesalkan keputusan PP Muhammadiyah yang akhirnya menerima tawaran pengelolaan tambang dari Pemerintah.

Mulyanto khawatir keputusan ini akan mencederai harapan masyarakat terhadap kemandirian dan independensi Muhammadiyah di hadapan Pemerintah. 

"Saya terkejut dengan keputusan tersebut. Tidak biasanya Muhammadiyah membuat keputusan di luar harapan masyarakat," katanya kepada wartawan, Selasa (30/7/2024). 

Menurut Mulyanto, Muhammadiyah biasanya cukup kritis dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, apalagi jika kebijakan tersebut mengandung pro-kontra di masyarakat. 

"Biasanya Muhammadiyah dan para tokohnya cukup kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang ada, apalagi kebijakan yang terjadi pro-kontra di dalam masyarakat," ujarnya. 

Sebab itu, Mulyanto menilai dengan sikap tersebut, Muhammadiyah terkesan telah menurunkan derajatnya dari wilayah high politics ke wilayah low politics. 

"Karena poin penting dari masalah ini adalah pelanggaran atas undang-undang ketika Ormas keagamaan ditawarkan konsesi tambang, bahkan ditawarkan secara prioritas," bebernya. 

"Tentu ini akan ada resiko politiknya, baik dari sisi internal, dari sisi masyarakat, maupun relasi dengan kekuasaan," pungkasnya.