Anies Tanpa Mesin Partai, Mungkinkah?

Jakarta, MI - Anies Baswedan kemungkinan besar akan sulit untuk maju bertarung memperebutkan kursi Gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024 apabila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) batal menyokongnya. 

Harapan adanya dukungan dari PDI Perjuangan, NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap dirinya juga belum terlihat sejauh ini.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, dalam pernyataan publiknya usai Musyawarah Majelis Syura XI PKS di Jakarta, menyebut pimpinan partainya “telah berkomunikasi” dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih pada pilpres 2024.

Ahmad mengatakan hubungan partainya dengan Prabowo “sudah terjalin” sejak Pemilu Presiden 2014 dan 2019.

Oleh karena itu, imbuhnya, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan “komunikasi yang telah berlangsung baik” kepada pimpinan-pimpinan partai dan tokoh-tokoh umat dan bangsa.

“Sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Ahmad seperti dilansir kanal Youtube partai, PKSTV, Rabu (14/8/2024).

Pada unggahan video terpisah di kanal yang sama, juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengonfirmasi Pilkada Gubernur Jakarta 2024 juga dibahas dalam Musyawarah Majelis Syura XI PKS “meski bukan bahasan utama”.

“Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies [Baswedan]-Sohibul Iman [AMAN],” ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan.

“Kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin.”

Kholid menjelaskan DPP PKS kini memiliki “ijtihad” untuk membuat opsi-opsi lainnya mengingat partainya masih belum memenuhi ambang batas suara sah untuk mengajukan pasangan calon di Pilkada Gubernur Jakarta.

“Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju [KIM],” ujarnya.

Sekalipun menjadi pemenang pemilu legislatif Jakarta 2024, PKS memperoleh 18 kursi dari 106 kursi. Dibutuhkan setidaknya total 22 kursi bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon. Dengan kata lain, tidak ada parpol yang bisa mencalonkan pasangan tanpa berkoalisi.

Kolom komentar di unggahan tersebut muncul ungkapan kekecewaan warganet. Mulai dari “Selamat tinggal, PKS”, “Bye, PKS”, sampai “Tenggelamkan, PKS.”

Pernyataan yang dilontarkan para pejabat PKS ini dianggap bentuk beralihnya dukungan mereka terhadap Anies Baswedan pada kontestasi Pilkada Gubernur Jakarta 2024 yang dijadwalkan pada 27 November.

Sejumlah pengamat politik menyebut kemungkinan PKS mengalihkan dukungan mereka dari Anies dapat dipahami sekalipun partai itu sedari awal mendukung mantan Gubernur Jakarta itu.

“Mungkin dalam kacamata PKS, Anies tidak cukup [berjuang] untuk mempromosikan Sohibul Iman sebagai Wakil Gubernurnya,” ujar pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor.

“Ini, kan, seolah-olah PKS yang meninggalkan Anies. Padahal, kan, yang mendukung Anies pertama kali PKS.”

Adapun pengamat pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan Anies Baswedan membutuhkan dukungan partai politik untuk bisa maju ke dalam bursa calon gubernur Jakarta.

Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi beralihnya dukungan PKS dari Anies?

Pakar ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai PKS “sudah mulai berpikir rasional dan realistis”.

Adi menyebut ketika Anies terkesan tidak serius menanggapi proposal politik yang ditawarkan PKS serta tidak mampu menggenapi partai di luar PKS, maka wajar apabila partai itu membangun jembatan politik dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Kepentingan PKS di Pilkada Jakarta kali ini adalah bagaimana kader terbaik mereka, baik Sohibul Iman ataupun yang lain itu bisa berlayar,” ujar Adi, Senin (12/8/2024).

Selain itu, Adi Prayitno menakar PKS menganggap pihaknya telah memberikan dukungan secara total dan penuh terhadap Anies, tetapi sokongan ini tidak terlampau menguntungkan.

Dia mencontohkan pada pemilihan legislatif 2024 kemarin di mana PKS hanya memperoleh tambahan dua kursi di DPRD Jakarta dari pemilihan sebelumnya.

“Artinya, loyalitas dan totalitas PKS yang selalu menyediakan karpet merah ke Anies tidak terlampau berdampak secara signifikan dan menguntungkan,” ujarnya.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin menilai PKS ingin merapat ke kekuasaan mengingat dalam sepuluh tahun terakhir mereka berada di luar pemerintahan.

“Ketika ada kesempatan gabung dengan Koalisi Indonesia Maju dengan Prabowo [Subianto]-Gibran [Rakabuming Raka], ya masuk,” ujar Ujang ketika dihubungi pada Senin (12/8/2024).

Di sisi lain, Ujang memandang PKS mendapat “pembenaran” mengingat Anies tidak disebut tidak memenuhi tenggat waktu untuk menggenapkan koalisi menjadi 22 kursi agar bisa maju ke Pilkada Gubernur Jakarta.

“PKS punya alasan, punya pembenaran, punya kesempatan untuk bisa beralih,” ujarnya.

PKS masih dinilai sebagai satu-satunya partai yang memberikan dukungan secara total, sehingga kans Anies Baswedan dalam Pilkada Gubernur Jakarta 2024 pun menjadi kecil tanpa mereka. 

"Ya, bisa wassalam, enggak dapat tiket. NasDem, PKB, apalagi PDI-P kelihatan sekali tidak mau mengusung Anies Baswedan," ujar pakar ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

Adi menambahkan siapa pun “tidak akan pernah” tahu apakah pada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran pasangan calon di KPU Jakarta, tiba-tiba muncul dukungan terhadap Anies.

"Cuma problem-nya, apa untungnya bagi PDI-P, Nasdem, dan PKB itu mengusung Anies? Pada saat yang bersamaan, PKB dan Nasdem juga diajak berkoalisi dengan KIM [Koalisi Indonesia Maju] yang saya kira tawarannya lebih menggiurkan,” ujar Adi.

Sementara itu, Ujang Komarudin menilai apabila PKB, PKS, dan Nasdem semuanya masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju, maka Anies tidak akan bisa masuk ke Pilkada Gubernur Jakarta.

“Tapi kalau misalkan Nasdem dan PDI-P berkoalisi atau PKS berkoalisi dengan PDI-P, Anies bisa nyalon. Jadi, tergantung, nanti kita lihat saja,” ujarnya.

Adapun pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan Anies dari sisi legacy alias peninggalan masih memiliki modal politik untuk berkontestasi di Jakarta.

“Legacy dia banyak dan masih cukup dikenang kuat oleh masyarakat Jakarta, terobosan-terobosannya, [dan] kemampuannya menyatukan warga Jakarta. Kalau itu bisa dikapitalisasi, saya kira peluangnya masih ada,” ujarnya.

PDIP berniat mengusung Anies Baswedan

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dilaporkan menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan memintanya untuk tetap mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta mendatang.

Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan pengusungan Anies Baswedan tak berjalan mulus. “Awalnya kan mulus sekali, ternyata cuaca menunjukkan perubahan,” ujar Jazilul, Senin (11/8/2024).

Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menegaskan sejauh ini “tidak ada perubahan” dari partai-partai yang mendukung mantan Gubernur Jakarta itu dalam Pilkada Jakarta tahun ini.

“PKB [Partai Keadilan Bangsa] , PKS, [dan] Nasdem masih mendukung dan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur di DKI Jakarta,” ujar Angga kepada wartawan Amahl Azwar, Senin (12/8/2024).

Di sisi lain, Angga menyebut Anies “menghargai setiap dinamika-dinamika yang terjadi di setiap partai politik dalam proses pengambilan keputusan”.

“Tentunya setiap keputusan yang diambil adalah aspirasi dari para pemilih dari partai tersebut,” ungkapnya.

Di jejaring media sosial X, beredar pesan suara yang dilaporkan berasal dari Anies Baswedan yang terkejut atas pernyataan juru bicara PKS, Muhammad Kholid, tentang batas waktu 4 Agustus.

“Saya kaget [saja] mendengar jubir PKS di media mengatakan, tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain,” ujar Anies.

"Kenapa kaget, karena memang tidak pernah dibahas, dan setau saya memang tidak pernah ada deadline soal SK [Surat Keputusan] dari partai lain.”

Juru bicara Anies Baswedan, Angga, mengonfirmasi keabsahan pesan suara tersebut. “Betul, ini adalah pesan suara yang dikirim secara private ke Ustadz Khoiruddin [Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera],” ujarnya.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Khoiruddin menyayangkan pesan suara dari bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan kepadanya tersebar di sosial media dan menjadi konsumsi publik.

Khoiruddin, membantah klaim Anies itu. Dia menyebut tenggat waktu 40 hari sudah disampaikan ketika PKS mengumumkan pengusungan pasangan calon Anies-Sohibul Iman pada 25 Juni 2024.

Apakah mungkin Anies Baswedan maju secara independen?

Pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan sebetulnya “mungkin saja” Anies maju sebagai calon independen asalkan mampu mengumpulkan sejumlah tanda tangan dukungan sesuai ketentuan.

“Hanya, tanpa mesin partai saat berkontestasi, itu sesuatu yang tidak mudah pada akhirnya,” ujarnya.

Adapun Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyebut ketentuan dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU 8/2024 membuat sudah tidak mungkin bagi Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta lewat jalur perseorangan.

“Sebab prosesnya sudah bergulir lebih awal sejak Mei 2024 lalu. Di mana saat ini sudah masuk fase verifikasi faktual,” ujar Titi ketika dihubungi pada Senin (12/8/2024).

“Jadi, kalau Anies tidak mendapat tiket partai politik, maka Anies sudah tidak punya peluang untuk maju melalui jalur perseorangan.”

Satu-satunya pasangan bakal calon gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto, sedang menjalani tahap verifikasi faktual kedua.

Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menegaskan Anies akan tetap maju bersama partai politik dalam Pilkada Jakarta 2024. 

Dia menambahkan batas pendaftaran untuk calon independen sudah lewat tenggat waktunya dan selain itu, Anies “tidak pernah berencana untuk maju sebagai calon independen”.

“Kerja sama dan komunikasi dengan parpol sudah berjalan panjang dan lama, sehingga akan tetap maju bersama partai politik,” tegasnya.

Tiga nama menguat

Pakar ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut ada tiga nama besar yang dapat bertanding dalam Pilkada Gubernur Jakarta 2024. Ketiganya memiliki profil dan elektabilitas yang kuat.

“Anies [Baswedan], Ahok [Basuki Tjahaja Purnama], dan RK [Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat,” ujar Adi.

Meskipun begitu, Adi menilai baik Ahok maupun Anies sama-sama kesulitan mendapatkan “tiket maju” dalam konteks dukungan partai politik. Apabila keduanya tidak maju, Adi menakar Ridwan Kamil tidak akan mendapatkan lawan yang sepadan.

“Kalau Ridwan Kamil bisa maju, diusung Koalisi Indonesia Maju plus, ya, nyaris tanpa lawan. Karena dia punya nama besar, elektabilitas tinggi, dan diusung mesin politik yang cukup solid,” ujarnya.

Sementara Ujang Komarudin, menyepakati Ridwan Kamil sebagai kandidat kuat. Meski begitu, dia menilai Anies masih menjadi kandidat kuat apabila mendapatkan dukungan partai politik.

“Ada Ahok, tetapi Ahok kan pernah punya kasus pidana. Itu menjadi persoalan,” ujarnya merujuk kasus penistaan agama yang menimpa Ahok pada 2017.

Pengamat politik Firman Noor, menilai PDI-P akan mengusung sosok-sosok yang tidak terkait dengan Koalisi Indonesia Maju dan “dekat” dengan idealisme partai untuk mengurus Jakarta.

“Yang mungkin benchmark [tolok ukur]-nya adalah Ahok [Basuki Tjahaja Purnama],” ujar Firman.

Selain itu, imbuhnya, sulit bagi PDI-P untuk bergabung begitu saja dengan Koalisi Indonesia Maju mengingat sikap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang tegas untuk menjadi oposisi.

“[Pasangan calon] yang akan didekati saya kira sama dengan keinginan Megawati. Kalau bisa memang partai-partai yang setidaknya tidak terlalu dekat dengan Koalisi Indonesia Maju, masih ada Nasdem atau PKB. Tapi, ya, kita lihat, karena masalahnya kan Nasdem dan PKB juga punya pilihan politik sendiri.”

Para pasangan calon dijadwalkan mendaftarkan diri sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ke KPU Jakarta pada 27 sampai 29 Agustus 2024.

Pada Minggu (11/8/2024), PDI-P berniat mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

PDIP jagokan Anies?

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dilaporkan menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan memintanya untuk tetap mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta mendatang.

Politikus PDI-P Deddy Yevri Sitorus yang juga anggota DPR-RI menegaskan partainya belum pernah secara formal membicarakan tentang Pilkada DKI.

“Kalau dalam diskusi-diskusi informal ya, tapi dalam agenda rapat belum. Karena memang pilihan kita juga sangat terbatas,” ujarnya kepada BBC News Indonesia pada Senin (12/8/2024).

“Yang kita tahu kemarin PKS sudah mengajukan pasangan calon. Sehingga itu menyulitkan kita untuk memikirkan alternatif. “Dengan berakhirnya surat tugas itu, kan, berarti kita jadi bingung, nih.”

Deddy menyebut pihaknya mendengar partai-partai yang mendukung Anies masih mempertimbangkan kepentingan mereka. “Sehingga menyulitkan kita untuk melakukan simulasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Deddy menilai PKS tidak akan mengajukan Anies dan, dengan berakhirnya tenggat waktu surat tugas seperti yang diberitakan, maka Anies tidak memiliki partai.

“Kita sudah lama analisa bahwa Anies itu enggak akan maju karena ada yang berkenan kalau Anies sampai maju,” ujarnya.

Deddy mengatakan tenggat waktu bagi pihaknya untuk mengajukan pasangan calon adalah 29 Agustus – sesuai deadline dari KPU Jakarta.

“Kalau bisa maju sendiri sih, pasti kita maju. Masalahnya kan kita enggak cukup kursi untuk maju [sendiri],” ujarnya.

PDI-P menempati urutan nomor dua dalam pemilihan legislatif Jakarta 2024 dengan memenangkan 15 dari 106 kursi di DPRD Jakarta.