PDIP ke Jokowi soal 3 Periode: Tidak Perlu Bawa-bawa Nama Megawati


Jakarta, MI - PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti bantahan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal isu permintaan jabatan tiga periode.
Politisi PDIP Guntur Romli menilai bantahan Jokowi tersebut bertentangan dengan sejumlah bukti. Jokowi saat menjabat sebagai presiden dinilai tidak pernah menegur orang-orangnya yang menyuarakan tiga periode.
Guntur juga menuding ada peran besar orang istana dari lingkaran Jokowi saat itu yang mengorkestrasi wacana tiga periode dengan alasan yang mengada-ngada. Mulai dari pandemi Covid-19, kepuasan publik yang tinggi melalui hasil survei, hingga rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
"Tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang sejak awal muncul tegas menolak tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," kata Guntur, Selasa (31/12/2024).
"Kalau kita mau flashback tahun 2022 secara serentak seakan-akan ada yang mengorkestrasi ketua-ketua umum beberapa partai politik (Parpol) mewacanakan dan meminta tiga periode," timpalnya.
Mereka adalah Airlangga Hartarto ari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan juga menteri-menteri yang dekat dengan Jokowi waktu itu.
Sebelumnya, Jokowi membantah bahwa dirinya ingin memperpanjang jabatan presiden atau presiden tiga periode. Jokowi menganggap tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai framing jahat.
"Tidak pernah saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapapun . Tanyakan saja ke Ibu Mega, Mbak Puan, atau tanyakan ke partai-partai. Kapan? Di mana? Atau siapa yang pernah saya utus? Jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu," kata Jokowi di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah.
Topik:
Jokowi Megawati 3 Periode HastoBerita Sebelumnya
MKD DPR Bakal Periksa Rieke, PDIP Meradang: Bisa-bisa Dibubarkan!
Berita Selanjutnya
Jokowi Masuk Daftar 5 Pemimpin Negara Paling Korup, PDIP Koar-koar Lagi!
Berita Terkait

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?
22 Oktober 2025 15:43 WIB

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi
20 Oktober 2025 13:58 WIB

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%
18 Oktober 2025 21:51 WIB