Ketum PBNU Pertanyakan Dasar Penilaian dari Narasi "Indonesia Gelap"

Jakarta, MI - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mempertanyakan dasar penilaian dari narasi "Indonesia Gelap" yang dibawa dalam aksi mahasiswa dan menjadi perbincangan di media sosial. 

Menurut Gus Yahyah sapaan akrabnya, belum ada hal-hal yang cocok untuk menjadi dasar penilaian terhadap pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan ini.

"Indonesia gelap, itu gelap dari mana? orang ini pemerintahahan baru, ini juga baru berapa bulan. Belum ada yang menurut saya bisa diandalkan untuk membuat penilaian," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (19/02/2025).

Untuk melakukan penilaian, Gus Yahyah mengtakan masyarakat harus menunggu agenda-agenda yang telah disampaikan pemerintah saat ini terlaksana sepenuhnya dengan baik.

"Agenda-agenda sudah disampaikan. Sebetulnya kami masih harus menunggu sampai agenda-angenda itu bisa terlaksana dengan baik," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menilai ada harapan-harapan baik yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia dari apa yang telah diwacanakan pemerintah selama ini.

"Kalau kami lihat dari apa yang disampaikan selama ini sebetulnya justru ada harapan-harapan di situ, dan seperti saya katakan tadi, semua agenda ditujukan untuk kemaslahatan rakyat," kata Gus Yahya.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, (17/02/2025) kemarin.

Terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa mahasiwa dalam aksi demonstrasi tersebut, diantaranya:

1. mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.

3. Meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.

4. Mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

5. Mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.