Beli Minyak Goreng Gunakan PeduliLindungi dan KTP, Kartu Sembako Murah Tak Berfungsi?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 27 Juni 2022 11:40 WIB
Jakarta, MI - Pengamat Kebijakan Publik, Alvin Lie kembali mengkritik aturan membeli minyak goreng yang terbaru dengan menggunakan Pedulilindungi dan NIK dalam KTP. Ia menilai kebijakan membeli minyak goreng dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan NIK yang ada pada KTP merupakan tanda Kartu Sembako Murah tidak berfungsi. "Penggunaan Peduli Lindungi atau KTP sbg syarat beli Minyak Goreng Curah merupakan indikasi bahwa Kartu Sembako Murah yg diluncurkan Presiden @jokowi tidak berhasil menjalankan fungsinya," kata Alvin melalui tweetnya seperti dikutip Monitor Indonesia.com, Senin (27/6). Aturan membeli minyak goreng terbaru itu disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan di akun Instagramnya. Luhut menyebut sudah melakukan evaluasi dan kajian untuk mengendalikan harga minyak goreng (migor), terutama soal jalur distribusi mulai dari produsen hingga konsumen. Oleh karena itu, Pemerintah mulai hari ini, Senin (27/6/2022) akan mulai sosialisasi perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah baru. Perubahan sistem dilakukan, untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng, Sementara penggunaan PeduliLindungi sebagai alat pantau dan pengawasan potensi penyelewengan. Setelah sosialisasi, pembelian dan penjualan minyak goreng curah akan menggunakan Peduli Lindungi. Bagi masyarakat yang tidak memiliki, bisa menunjukkan NIK yang tertera pada KTP. Setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," ungkap Luhut. "Sementara masyarakat yang belum punya PeduliLindungi tidak perlu merasa khawatir, karena masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET)," pungkas Luhut.

Topik:

Pedulilindungi minyak goreng KTP

Berita Sebelumnya

PITI Kobarkan Jiwa Bela Negara dan Jangan Terprovokasi Isu-Isu di Medsos

Berita Selanjutnya

Christian Pulisic Dikaitkan dengan Transfer ke Juventus

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - KTP (Foto: Istimewa)

Kolom Agama di KTP Digugat ke MK Lagi: Buku "Konflik Poso" yang Ditulis Tito Karnavian jadi Dalil Pemohon

5 September 2025 06:13 WIB

Investigasi
Penyidikan baru dugaan korupsi pengelolaan dana pengembangan bio diesel di BPKS pernah disampaikan Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Kamis (14/9/2023) - Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Anak Usaha Wilmar-Permata Hijau Lepas di Korupsi CPO, Tersangkut di Korupsi BPDPKS?

26 April 2025 21:20 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Airlangga Hartarto (Foto: Kolase MI/Aswan)

Hakim Tergelincir Uang Migor Rp 60 M: Pintu Masuk Kejagung Garap Airlangga!

14 April 2025 14:49 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Kolase MI/Aswan)

Peran 7 Tersangka Suap Vonis Lepas Terdakawa Korupsi CPO

14 April 2025 12:40 WIB

Hukum
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjalan memasuki ruangan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023) (Foto: Dok MI/An)

Monitor Dugaan Korupsi Minyak Goreng Seret Airlangga Hartarto

5 Februari 2025 17:33 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

Gugatan Penghapusan Kolom Agama di KTP dan Syarat Pernikahan Ditolak MK, Ini Sebabnya

5 Januari 2025 00:10 WIB