Soroti Deret Masalah di Rezim Prabowo, Mangaliat Simarmata: Kemanakah Arah NKRI Kita Ini?

Jakarta, MI - Mangaliat Simarmata, pemerhati hukum dan demokrasi menyoroti deret masalah mendasar dan pokok di era rezim Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang sangat mengemuka menyita perhatian publik. "Kemanakah arah NKRI kita ini?"

Pertama, Masalah politik. Mangaliat sistem politik yang lebih orientasinya dinasty politik dan diktator. "Era demokratisasi?," tanya Mangaliat, Sabtu (15/3/2025).

Kedua, masalah kedaulatan hukum-system hukum NKRI sebagai negara hukum (quo vadis negara hukum Indonesia).

"Di sisi lain desakan banyak pihak bahwa sangat perlunya reformasi di kelembagaan hukum terutama di kepolisian, kejaksaan, dan peradilan Kita belum mendapat respon positif dari rezim penguasa negeri ini hingga kini," jelasnya.

Ketiga, masalah dunia pendidikan masih jauh tertinggal terus dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Dengan begitu dia mempertanyakan, bagaimana Indonesia menuju negara maju tahun 2045?

Keempat, masalah kesehatan yang sangat mahal. "Kita masih jauh tertinggal dari Malasya misalnya," ungkapnya.

Kelima, nasalah daya tahan pangan hingga kini belum jelas bisa dilihat publik secara konseptual, terencana dan terukur bagaimana mencapai swasembada pangannya seperti dijanjikan Prabowo diakhir periodenya harus tercapai?

"Pertanyaan juga apakah sudah ada audit dan evaluasi secara menyeluruh kenapa masa Jokowi 10 tahun dengan anggaran sangat besar gagal food estatenya?"

"Ada dugaan kuat terjadi korupsi disertor pertanian ini," timpalnya.

Keenam, masalah ekonomi. Menurutnya masih terus keadaannya tidak baik-baik saja (APBN Defisit Rp 31,2 triliun hingga akhir Februari 2025).

Ini belum ada terlihat indikator kebangkitannya, sementara disisi lain sangat beratnya beban hutang luar negeri, beban IKN, beban kabinet yang sangat jumbo, beban makan gratis, PHK masih terus berlangsung dan perusahaan terus bertutupan dan lain-lain.

"Sementara orientasi pengembangan perekonomian kita arahnya jelas sangat nampak arahnya lebih pro-oligarki bukan kerakyatan," jelasnya.

Ketujuh, kejahatan luar biasa terhadap Negara atas pemagaran, sertifikat, HGB pesisir laut diseantaro nusantara yang terkesan begitu mudahnya diusahai, dikuasai para oligarki.

"Kenapa bisa terjadi tentu tidak terlepas dari peranan petinggi dan para pejabat negara ini," katanya.

Kedelapan, dalam beberapa tahun ini banjir dan longsor sangat jelas menerpa berbagai daerah Nusantara ini sudah banyak merenggut nyawa, menghancurkan pemukiman-permukiman penduduk dan fasilitas umum, menghancurkan area-area pertanian, menghancurkan ekosistem dan ekologi dan lain-lain.

"Sementara itu yang bisa kita ikuti respons pemerintah untuk menyikapinya masih terkesan masih seperti pemadam kebaran saja," lanjutnya.

Menurutnya, belum ada perencanaan secara nasional yang terukur bagaimana menyikapinya kini dan ke depan.

Kesembilan, dia menyinggung salah satu janji Prabowo yang dengan tegas menyatakan akan memberantas korupsi diera dia ini dan akan mengejarnya hingga ke Antartika.

Namun, kata dia, yang kelihatan masih sekadar untuk menyenangkan publik karena pengusutan kasus-kasus korupsi yang ada secara hukum masih tetap terkesan tebang pilih belum membongkarnya hingga akar-akarnya sebagai penyebab utamanya.

Bahkan ada dugaan jangan-jangan hanya untuk pergantian orang saja.

"Bagaimana juga ya mau maju prekonomian Indonesia ini sementara korupsi masih terus menggurita disemua lini negara ini dan Indonesia masih termasuk salah satu negara terkorup tertinggi diunia?" tanyanya.

Kesepuluh, soal Danantara. Katanya, sampai akhir bulan Maret 2025 ini semua BUMN sudah masuk Danantara termasuk yang sakit dan merugi.

"Bagaimana ya BUMN dalam keadaan sarang koruptor (sebahagian sedang diproses secara hukum) lagi sakit, lagi merugi, dan lain-lain bisa disehatkan di Danantara ya?" tanyanya.

"Rasionalkah itu dan seberapa hebat rupanya badan pengelola DANANTARA nya bisa membereskan dan menyehatkan itu semua ya digabungkan dalam satu kandang/lembaga?"

Sementara di sisi lain dari berbagai pendapat para pakar bahwa proses pembentukan Danantara-nya dikategorikan bersamalah dan professionalisme yang duduk distruktur kelembagaan diragukan banyak pihak, masalah rangkap jabatan dan lain-lain.

Kesebelas, soal apakah TNI akan kembali seperti dwifungsi ABRI masa orde Baru?

Pun mengingatkan cita-cita reformasi 1998 tentang Dwifungsi ABRI.

"Bagaimana kita rakyat ini melihat dan menyaksikan keadaan tersebut ya, sementara disisi lain kita bisa melihat bahwa DPR RI belum melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. Bahkan ada tuduhan DPR RI terkesan diam?" tanyanya.

Mangaliat pun menegaskan "Salam suara rakyat adalah suara Tuhan." (an)