Dugaan Korupsi di Waduk Cilangkap dan Munjul Rp 80 M, Kejati DKI Diminta Bergerak Cepat

Jakarta, MI - Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Waduk Cilangkap dan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur senilai Rp 80 miliar menemui babak baru. Pegiat antikorupsi telah melaporkan dugaan korupsi di proyek yang dibiayai APBD DKI tahun 2022 dan 2023 itu telah dilapotkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 

Adalah Order Gultom dari Indonesian Corruption Observer telah melaporkan kasus dugaan korupsi berjemaah itu kepada Kajati DKI pekan lalu. Menurut Order, pekerjaan dua waduk itu sarat dengan mark-up atau penggelembungan harga. 

Misalnya, harga besi di proyek itu Rp 21.000 per kg sementara harga pasar atau perusahaan lain yang terdaftar di e-katalog hanya Rp 16.000 per kg. Selain itu mark-up, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.

Sebagai buktinya, saat ini jalan di lingkungan waduk sudah rusak parah padahal baru setahun dikerjakan. "Sekarang di cor ulang dengan ketebalan minim tanpa memgbongkar kontruksi jalan lama. Kita khawatir jalan itu akan rusak kembali dengan spesifikasi karena kualitasnya sangat dibawah standar," ujar Order, Senin (26/2).

Dia mengungkap kerugian negara di proyek waduk Cilangkap dan Munjul mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, BPK RI harus mengaudit tuntas dugaan korupsi tersebut.

"Laporan ke Kajati DKI sudah masuk pekan lalu. Kami minta Kejati segera mengusut tuntas kerugian negara di proyek Dinas Sumber Daya Air tersebut," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan Monitorindonesia.com sebelumnya,  korupsi secara masif terjadi di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Korupsi semakin menjadi-jadi ditengah merosotnya integritas para pejabat Pemprov DKI dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai lebih dari Rp 80 triliun pada 2023.

Proyek infrastruktur Pemprov DKI dalam satu dekade terakhir sudah dilakukan dengan metode e-katalog atau e- purchasing/penunjukan langsung supaya sulit dipantau publik. 

Sebagian besar proyek yang nilainya puluhan miliar rupiah penyedianya bisa ditunjuk langsung oleh kepala dinas atau kepala suku dinas. 

Sebagai contoh kecil, proyek pekerjaan pembangunan Waduk Cilangkap dan Waduk Munjul Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Berdasarkan penelusuran Monitorindonesia.com, dua waduk tersebut dikerjakan PT. Arvirotech Konstruksi Indonesia. Perusahaan tersebut berada dibawah naungan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melalui e-purchasing (ekatalog).

Proyek itu diduga tidak memperhatikan harga yang paling ekonomis dan menguntungkan Negara. Disinyalir, pihak Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, langsung meng-klik perusahaan PT. Arvirotech Konstruksi Indonesia, dan tidak melakukan negosisasi maksimal menggunakan referensi harga yang memadai, untuk mendapatkan harga yang murah dibanding perusahaan penyedia lainnnya.

Patut diduga proyek-proyek di Dinas SDA DKI Jakarta yang nilainya mencapai triliunan rupiah untuk mendapatkan keuntungan bagi pejabat Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Penyimpangan pelaksanaan di lapangan, yang dibiarkan oleh pejabat Dinas SDA DKI Jakarta, antara lain:

1.Pembangunan Waduk CilangkapTahun 2022 menelan biaya Rp 15.219.315.000.

2.Pembangunan Waduk Cilangkap Beserta kelengkapannya Tahun 2022 menelan biaya Rp 20.001.741.000.

3.Total anggaran Pembangunan Waduk Cilangkap Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar Rp 35.221.056.000.

Dugaan penyimpangan Pembangunan Waduk Cilangkap Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tahun 2023, pekerjaan pemadatan tanah dasar, volume 4.409, harga @Rp 60.000 (Rp 264.540.000 sangat kemahalan).

Tahun 2023, pekerjaan Kisdam Pasir/Tanah dibungkus karung, 14.804 karung. Harga per karung @Rp. 19.500. (total Rp 288.678.000), diduga tidak dilakukan alias fiktif.

Harga pembesian Tahun 2022 sebesar Rp 21.000 kg dengan volume 80.232 kg dan harga pembesian Tahun 2023 sebesar Rp 20.000 volume 156.974 kg, patut diduga tidak wajar dan merugikan keuangan Negara. Sementara harga umum pembesian pada peyedia ekatalog LKPP adalah Rp. 16.800 per kg. 

Potensi kerugian Negara = 80.232 x (Rp. 21.000 – Rp. 16.800) = 80.232 X Rp. 4200= Rp. 336.974.400. Ditambah 156.974 kg x (Rp. 20.000 – Rp. 16.800) = Rp. 502.316.800. Jadi total potensi kerugian Negara akibat permahalan pembesian sebesar Rp. 839.291.200 (Rp. 502.316.800 + Rp. 336.974.400)

Tahun 2023, Beton K-300 terpasang tebal 20 cm, volume 1.206 M3, dengan harga Rp. 1.630.000/M3, patut diduga telah terjadi permahalan. Selain itu, kualitas beton diduga tidak mencapai K-300. Fakta lapangan, jalan sudah retak dan pecah pecah. 

Pekerjaan Beton K-B0 (lantai Kerja), 611 M3, harga Rp.1.100.000 (Rp. 672.100.000), patut diduga fiktif. Sesuai dokumentasi, saat pemasangan batu kali siar timbul,  dan saat pengecoran jalan, tidak menggunakan lantai kerja. Sehinga patut diduga fiktif dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Pekerjaan Saluran U-ditch ukuran 1000x1000 mm terpasang, sebanyak 275, harga Rp. 2.270.000, beserta tutup saluran 1000 mm, sebanyak 275, harga Rp. 925.000, diduga tidak sesuai (mutu rendah), dan didatangkan dari produsen yang barangnya tidak tercantum pada katalog LKPP dan harganya lebih tinggi dibandingkan harga penyedia katalog lainnya yang ada pada LKPP. Timbunan tanah merah sebanyak 4.744 m3, harga Rp. 324.000, diduga tidak dilakukan.

Pembangunan Waduk Munjul Beserta Kelengkapannya (lanjutan) TA 2022 dan 2023, pelaksana PT. Arvirotech Konstruksi Indonesia: 

1.Pembangunan Waduk Munjul Tahun 2022 menelan biaya Rp. 19.910.294.468.

2.Pembangunan Waduk Munjul beserta Kelengkapannya Tahun 2023 menelan biaya Rp. 15.003.787.708.

3.Total anggaran Pembangunan Waduk Munjul Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 34.914.082.176.

Dugaan penyimpangan Pembangunan Waduk Munjul Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai berikut :

Pemadatan tanah dasar Tahun 2022 seluas 10.017 M2, @Rp. 60.000 (Rp. 601.020.000) dan Tahun 2023 seluas 1.950 M2, @Rp. 60.000 (117.000.000), patut diduga terjadi permahalan dan tidak dilakukan sebagimana mestinya. Beton jalan retak dan pecah, sebagai indikasi, tanah dasar tidak padat. Luas tanah dasar Waduk Munjul diduga tidak mencapai 11.967 M2.

Tahun 2023: Timbunan tanah merah sebanyak 4.662 m3, @ Rp. 324.000 (1.510.488.000), diduga tidak dilakukan

Tahun 2023 : Timbunan limestone padat sebanyak 600 m3, harga Rp. 470.000, diduga tidak dilakukan.

|Monitor Juga: Kasus Waduk Marunda Tahap II Rp101 M, Pemprov DKI Diminta Laporkan Pihak yang Besekongkol|

Pembetonan Jalan Beton K-300 terpasang tebal 20 cm, (konvensional 28 hari) 709 M3, harga Rp 2.419.600, diduga tidak sesuai mutu. Baru beberapa saat, jalan sudah pecah dan ditambal disana-sini.

Tahun 2023, Beton. K-BO (lantai kerja) sebanyak 498 M3, harga @Rp. 1.100.000 (Rp. 547.800.000). Dan Tahun 2022, Beton. K-BO (lantai kerja) sebanyak 662 M3, harga @Rp. 1.100.000 (Rp. 728.200.000).

Luas permukaan lantai kerja menjadi (498 m3+662 M3) : 5 cm = 23.200 M2. Patut diduga tidak wajar, dan sangat berpotensi menimbulkan kerugian Negara..

Tahun 2022: Harga pembesian dalam kontrak sebesar Rp 21.000 dengan volume 105.600 kg. Jika harga wajar pembesian sebesar Rp. 16.800, maka harga pembesian ini kemahalan Rp. 4.200, berpotensi menimbulkan kerugian Negara sebesar : Rp. 4.200 x 105.600 kg = Rp. 443.520.000. 

Tahun 2023: Harga pembesian dalam kontrak sebesar Rp 20.000 dengan volume 106.223 kg. Jika harga wajar pembesian sebesar Rp. 16.800, maka harga pembesian ini kemahalan Rp. 3.200, berpotensi menimbulkan kerugian Negara sebesar: Rp. 3.200 x 106.223 kg = Rp. 339.913.600.

Total potensi kerugian Negara akibat permahalan pembesian Pembangunan Waduk Munjul Tahun 2022 dan 2023 = Rp. 443.520.000 +  Rp. 339.913.600 = 783.433.600.

|Monitor Juga: Material Ilegal, Pj Gubernur DKI Heru Budi Didesak Batalkan Proyek Waduk Marunda Tahap II|

Tahun 2022 : Pekerjaan Saluran U-ditch ukuran 400x600 terpasang sebanyak 1.404 buah, @Rp. 971.167 (total Rp. 1.363.518.468) dan Tutup Saluran U-Ditch HD Ukuran 400 mm terpasang sebanyak 2.340 buah, @ Rp. 169.400 (total Rp. 396.396.300). 

Tahun 2023: Pekerjaan Saluran U-ditch ukuran 400x600 terpasang, sebanyak 674 buah,  harga @Rp. 971.167 (total Rp. 654.566.558) dan Tutup Saluran U-Ditch HD Ukuran 400 mm terpasang sebanyak 1.335 buah, @ Rp. 305.250 (total Rp. 407.508.750). 

Kualitas saluran U-Ditch beserta tutup saluran diduga sangat rendah dan tidak sesuai. Harganya juga diatas harga barang sejenis penyedia ekatalog LKPP. Namun yang paling mengherankan, Pembangunan Waduk Munjul membutuhkan saluran U-Ditch sebanyak 2.078 buah (2022=1.404 buah dan 2023=674 buah). Sangat dipertanyakan panjang saluran di Waduk Munjul sepanjang 2.078 x 1,2 meter = 2.493,6 meter yang diduga banyak menguap.    

Tahun 2022: Bekisting 2 kali pakai, sebanyak  5.057 M2, harga @Rp. 200.000 (1.011.400.000. Dan Tahun 2023, Bekisting 2 kali pakai, sebanyak 2.814, harga Rp. 200.000 (total Rp. 562.800.000). Pemakaian bekisting dan harganya diduga sangat berlebihan.

|Monitor Juga: Wow, PT Nikita Sari Jaya Borong Proyek e-Katalog Pemprov DKI Seperempat Triliun 2 Tahun Terakhir|

Tahun 2022 : Kolam Resapan (Modular) PP (Polyprophilene) 300 buah, @ 6.200.000 (Rp. 1.860.000.000) dan Tahun 2023 : Kolam Resapan (Moddular) PP (Polyprophilene) terpasang 136 buah, @ 6.200.000 (Rp. 843.200.000), dipertanyakan realitasnya di lapangan. 

Efisiensi Anggaran

Peneliti antikorupsi dari Indonesian Corruption Observer Order Gultom menilai pemilihan PT. Arvirotech Konstruksi Indonesia, melalui purchasing pada penyedia ekatalog LKPP diduga tidak memperhatikan efesiensi sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pada Pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.  

"Melihat banyaknya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Pembangunan Waduk Cilangkap dan Waduk Munjul beserta kelengkapannya Tahun 2022 dan 2023 yang dilaksanakan oleh PT. Arvirotech Konstruksi Indonesia, saya kira sudah cukup bukti bagi aparat penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan menyelematkan kerugian negara di proyek itu," kata Order kepada Monitorindonesia.com, Selasa (19/12).

|Baca Juga: Korupsi di UP Perparkiran DKI Naik ke Penyidikan, Siapa Bakal Tersangka?|

Order menyatakan, sangat sulit bagi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengusut kasus korupsi karena diduga ada oknum ikut bermain mata dalam proyek-proyek tersebut. "Jaksa di Kajati DKI sulit untuk diharapkan membongkar kasus korupsi di Jakarta. Enggak mungkin juga jeruk makan jeruk," kata Order.

Harapan satu-satunya yang bisa mengusut kasus korupsi di Jakarta hanya Komisi Pemberantasan Korupsi. "Tinggal KPK yang mungkin bisa membongkar kasus korupsi di Pemprov DKI. Kalau Jaksa DKI, wasalamlah. Kalau pak Jaksa Agung ST Burhanuddin mungkin turun tangan baru mereka (pejabat Dinas SDA) ada bergerak," tandasnya.

Sementara Plt Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum belum memberikan komentar atas kasus-kasus dugaan korupsi besar di dinas yang dipimpinnya itu.

Bahkan, pesan WhatsApp yang dikirimkan Monitorindonesia.com tidak dibaca dan langsung memblokir kontak. (Tim)

Baca Investigasi Monitorindonesia.com di sini.....,