Dapat Info TKN Tolak Debat Ketiga Disiarkan MNC Group, Fahri Hamzah: Media Dikuasai Parpol!

Jakarta, MI - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mengklaim bahwa media di Indonesia saat ini telah dikuasai partai politik (parpol), baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini ia ungkapkan adanya informasi yang dia dapatkan bahwa TKN Prabowo-Gibran menolak debat ketiga Pilpres 2024 disiarkan oleh MNC Group. 

"Saya dengar gitu. Saya sendiri sudah mengingatkan terkait adanya conflict of interest dari industri media di Indonesia yang dikuasai partai politik baik secara langsung atau tidak langsung," kata Fahri, Sabtu (30/12).

Frekuensi publik, menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, terlalu terlihat kepentingan politiknya jika dikuasai oleh pimpinan suatu parpol.

Fahri lantas mencontohkan jika TV terus menerus menggambarkan hanya ada 1 parpol di Indonesia yang berkegiatan. Frekuensi publik itu, tegas Fahri, terlalu kentara digunakan untuk kepentingan politik.

"Secara vulgar misalnya sebuah stasiun TV menggambarkan di dalam beritanya seolah-olah hanya ada 1 parpol di Indonesia yang punya kegiatan, dan lagu dari parpol itu menggema pagi siang dan malam dengan gunakan frekuensi publik," bebernya.

Di lain sisi, Fahri mengaku ragu partai terkait stasiun TV akan membayar atau tidak saat kampanye.

Atas hal ini, ia menilai bahwa ada ketidakadilan ketika pemilik parpol juga punya stasiun TV.

"Terserah itu nanti ada laporannya dia bayar atau tidak, itu kita tidak tahu karena itu pasti adalah permainan buku saja di antara mereka tetapi bahwa pemilik media dan pemilik parpol itu kalau bergabung dalam satu kegiatan kampanye politik tentu itu akan merugikan rasa keadilan dalam kampanye," cetusnya.

Dengan demikian, ketika kubu Prabowo-Gibran tidak bisa menerima itu, bagi Fahri itu hal yang wajar.  "Jadi kalau pasangan 02 merasa bahwa ada hal yang ganjil di dalam penyelenggaraan debat nanti yang dikuasai satu konglomerasi media saya rasa tidak saja secara spesifik pada kegiatan kampanye pilpres," jelasnya.

Namun demikian, Fahri menekankan agar ada kewaspadaan bahwa industri media telah melakukan penyalahgunaan besar-besaran atas ruang publik yang disiapkan.

"Sebenarnya harus dipergunakan lebih bertanggung jawab dan lebih adil bagi kepentingan umum, bukan digunakan untuk kepentingan pemiliknya," tutup Fahri menegaskan. (Wan)