KPK Terus Memburu Buronan Harun Masiku

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 15 Maret 2021 14:22 WIB
Monitorindonesia.com - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan bahwa lembaga rasuah itu tetap mencari tujuh tersangka tindak pidana korupsi yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Perlu kami tegaskan bahwa KPK tentu berkewajiban terus melakukan pencarian terhadap para buronan KPK tersebut tanpa melihat sejak kapan DPO tersebut ditetapkan,” kata Ali Fikri, dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (15/3/2021).Haru Ali Fikri mengatakan, upaya pencarian buronan, sejauh ini KPK tidak sendiri. KPKbekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Dari 2017 sampai 2020, ada 10 tersangka yang berstatus DPO KPK. Pada tahun 2020 telah dilakukan penangkapan tiga tersangka yang berstatus DPO, yaitu mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rezky Herbiyono selaku menantu Nurhadi, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Dengan demikian, KPK saat ini masih memiliki kewajiban untuk memburu tujuh DPO lainnya di mana lima tersangka adalah DPO dari 2017 sampai 2019. Pertama, Kirana Kotama dalam perkara korupsi memberi hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam pengadaan Kapal SSV untuk pemerintah Filipina pada tahun 2014-2017. Kedua, Sjamsul Nursalim dan ketiga, Itjih Nursalim dalam perkara korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI kepada BPPN yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI. Keempat, Izil Azhar dalam perkara bersama-sama Irwandi Yusuf selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya Kelima, Surya Darmadi selaku pemilik PT Darmex/PT Duta Palma Group dalam perkara membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada tahun 2014. Sedangkan DPO KPK pada 2020, yaitu mantan Caleg PDIP Harun Masiku dalam perkara suap terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih Tahun 2019-2024. Selain itu Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan dalam perkara memberi hadiah atau janji terkait dengan pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian ESDM.[man]

Topik:

KPK PDIP Harun Masiku

Berita Sebelumnya

Kasus Suap Ekspor Benur, KPK Sita Rp 52,3 Miliar

Berita Selanjutnya

Pemerintah Diminta Tunda Penggunaan Vaksin Astrazeneca

Berita Terkait

Hukum
Ilsutrasi - Ijazah Palsu (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Tangkap Pendiri Kampus soal Kasus Suap Ijazah Palsu

8 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Pejabat Bulog Dedy Rahman Mangkir dari Pemeriksaan KPK soal Korupsi Bansos

9 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aswan)

KPK Periksa Dirut PT Sinergi Lintas Global Mario Wardianto Cs soal Perolehan Pekerjaan Subkon dalam Penyaluran Bansos Beras

9 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Lagi Tersangka Korupsi Rujab DPR Hiphi Hidupati, Bakal Ditahan?

10 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Bongkar Korupsi Bansos, KPK Periksa Pejabat Bulog Dedy Rahman

10 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Eks Warehouse Manager PT Amanat Perkasa Speed Rully Firmansyah Diperiksa KPK soal Korupsi Bansos

10 jam yang lalu