KPK Periksa Pejabat KKP, Salah Satunya Sekjen Antam Novambar

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 17 Maret 2021 12:16 WIB
Monitorindonesia.com - Dua pejabat tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu Sekertaris Jenderal (Sekjen) Antam Novambar, dan Inspektorat Jenderal Muhammad Yusuf diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di KKP. "Benar, hari ini tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan sebagai saksi, yaitu Sekjen dan Irjen KKP dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementrian KKP dengan tersangka EP dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (17/3/2021). Ali menilai, Antam dan Yusuf akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dan tersangka lainnya. Kendati demikian, Ali belum menjelaskan lebih lanjut soal pemanggilan Antam Novambar. Namun, kuat dugaan Antam akan didalami soal penyitaan uang Rp 52,3 miliar dalam kasus ini. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," tutur Ali. Sebelumnya, KPK menyatakan bakal mendalami peran Sekjen KKP Antam Novambar. Peran Antam bakal didalami KPK usai penyitaan uang tunai sekitar Rp 52,3 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari para eksportir benih lobster. Dalam kasus ini KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP). Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK). Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. (Fanss)

Topik:

KPK Antam Novambar

Berita Sebelumnya

Menkumham Yasonna Minta Perusahaan Hindari Pelanggaran HAM

Berita Selanjutnya

Diduga TPPU Rp 15 Triliun, Bos Sinarmas Dilaporkan Ke Mabes Polri

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

17 jam yang lalu

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

20 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

22 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

18 Oktober 2025 14:27 WIB

Hukum
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel (Foto: Dok/MI)

KPK Perpanjang Masa Penahanan Noel di Kasus Pemerasan Izin Sertifikat K3

18 Oktober 2025 12:07 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

18 Oktober 2025 11:51 WIB