Aparat Hukum Didesak Tindak Tegas Perusak Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 September 2021 15:18 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengecam perusakan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat oleh sekelompok orang. Menurutnya, tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. “Tindakan sekelompok orang yang main hakim sendiri merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain tidak bisa dibenarkan dan jelas merupakan pelanggaran hukum,” kata Menag, dikutip Sabtu (4/9/2021). Menurutnya, tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan cara-cara kekerasan yang merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain, adalah ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama. Ia menegaskan, bahwa aparat hukum perlu mengambil langkah dan upaya yang tegas dan dianggap perlu untuk mencegah dan mengatasi tindakan main hakim sendiri. "Proses secara hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, demi kepastian hukum dan keadilan,” ujarnya. Menag meminta pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerah masing-masing. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 9 dan 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Pasal 24 dalam peraturan tersebut mengatur tiga hal berikut: Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu. “Saya sudah minta Kakanwil Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan pihak Pemda dan melaporkan update penanganan masalah yang terjadi serta langkah-langkah yang diambil dalam memelihara kerukunan umat beragama,” ujarnya. (Tim)

Topik:

Kabupaten Sintang Menag kemenag Ahmadiyah

Berita Sebelumnya

Gereja di Bali Layani Pengisian Tabung Oksigen Medis Secara Gratis

Berita Selanjutnya

Mural Eks Walikota Solo FX Rudy Cukur Gibran, Muralis Solo: Harus Siap Dikritisi

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok.MI)

Tak Kunjung Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK: Masih Berprogres

17 September 2025 20:19 WIB

Hukum
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, melaporkan penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi tersebut diterima saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag.

KPK Terima Laporan Dugaan Gratifikasi dari Kemenag Berupa Keping Logam Mulia

17 September 2025 00:25 WIB

Hukum
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI akan Uji Materi soal Pengawas Internal Termasuk Menag ke MK

15 September 2025 08:19 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Ist)

KPK Usut Rangkap Jabatan Eks Menag Yaqut sebagai Amirul Haji dan Pengawas Haji, Terima Rp 7 Juta per Hari!

12 September 2025 23:30 WIB

Hukum
Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag), Nizar Ali, usai diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi kuota haji, Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/9/2025)

SK jadi "Senjata" Jual Beli Kuota Haji, KPK Ulik Eks Sekjen Kemenag Nizar Ali

12 September 2025 14:57 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Lacak Aliran Uang Korupsi Kuota Haji ke Organisasi Keagamaan

11 September 2025 13:44 WIB