KY Diminta Awasi dan Memutus Mata Rantai Mafia Tanah di Lembaga Peradilan

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 10 Oktober 2021 11:10 WIB
Monitorindonesia.com - Di tengah carut marut isu mafia tanah yang masif terjadi di tengah masyarakat, Komisi Yudisial (KY) diminta mengoptimalkan fungsi pengawasan hakim dan pemantauan persidangan bagi kasus tanah yang terindikasi melibatkan jaringan mafia tanah. Fungsi pemantauan persidangan terhadap kasus mafia tanah harus dilakukan KY karena proses penyelesaiannya melibatkan lembaga peradilan. Di sisi lain KY ingin menunjukan keberpihakannya untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan mandiri. "Tantangan terbesar dalam menyelesaikan kasus pertanahan hari ini adalah memutus rantai mafia tanah di segala sektor pemerintah, termasuk lembaga peradilan. Dalam hal ini KY punya peran yang strategis untuk memutus mata rantai tersebut, khususnya yang terjadi di lembaga peradilan", ungkap pakar hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) Derita Prapti Rahayu, Minggu (9/10/2021). KY juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dan melaporkan adanya indikasi mafia tanah terhadap kasus yang sedang diselesaikan di lembaga peradilan. "Laporan masyarakat ini akan sangat memperkuat misi pengawasan KY untuk memutus mata rantai mafia tanah yang terjadi di lembaga peradilan, yang secara khusus melibatkan hakim," katanya. Untuk itu, saat ini KY sedang memformulasi model pemantauan yang kontekstual terhadap kasus pertanahan yang memiliki tipologi khusus. Dalam mewujudkan model pemantauan kasus pertanahan tersebut, KY sangat terbuka terhadap pihak manapun yang ingin memberikan ide atau gagasan yang akan memperkaya referensi KY dalam merumuskan model pemantauan yang ideal.[man]

Topik:

Mafia Tanah Komisi Yudisial

Berita Sebelumnya

Cristiano Ronaldo Kembali Cetak Rekor

Berita Selanjutnya

Tak Tersentuh Hukum, Bandar Judi HT Kelola 50 Kios Penjual Kupon Togel di Papua Barat

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) (Foto: Dok/MI/Alb)

Tim Kuasa Hukum Tom Lembong Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY

30 Juli 2025 16:02 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) (Foto: Dok/MI//Alb)

KY Akan Kaji Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Sidang Tom Lembong

28 Juli 2025 11:56 WIB

Hukum
Gedung KY [Foto: MI/Aswan]

Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung Diperpanjang hingga 10 April

27 Maret 2025 18:37 WIB

Hukum
Enam orang orang pengurus Paguyuban Korban Mafia Tanah Kutai Barat, yang mewakili 50 orang anggota masyarakat mendatangi Bareskrim Polri melaporkan PT. Indotama Semesta Manunggal dalam dugaan pidana penyerobotan tanah, Jumat (7/3/2025). [Foto: Ist]

IPW Desak Prabowo dan Kapolri Turun Tangan Terkait Mafia Tanah PT Indotama Semesta Manunggal

7 Maret 2025 14:39 WIB

Politik
Ilustrasi Mafia Tanah (Foto: Istimewa)

Mafia Tanah Leluasa Gegara Libatkan Oknum Birokrasi

19 Februari 2025 16:14 WIB

Hukum
Mabes Polri (Foto: Dok MI/Aswan)

Diduga Bantu Praktek Mafia Tanah, Penyidik Polres Kubar Dilaporkan IPW ke Propam Mabes Polri

31 Januari 2025 15:44 WIB