Kebijakan Nol Covid-19 Hong Kong Ancam Statusnya sebagai Kota Finansial Dunia

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 25 Oktober 2021 13:50 WIB
Hong Kong, Monitorindonesia.com - Sebuah kelompok industri keuangan memperingatkan bahwa kebijakan nol Covid-19 yang diterapkan Hong Kong serta persyaratan karantina yang ketat untuk pelancong internasional akan mengancam status kota itu sebagai pusat keuangan dunia. Asosiasi Industri Sekuritas dan Pasar Keuangan Asia (ASIFMA) menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei anggota, termasuk beberapa bank dan manajer aset terbesar di dunia, 48 persen sedang mempertimbangkan untuk memindahkan staf atau kantor mereka dari Hong Kong karena kendala operasional. Kendala itu termasuk soal ketidakpastian mengenai bagaimana pembatasan perjalanan dan kapan karantina akan dicabut. Hong Kong memiliki beberapa pembatasan perjalanan paling ketat di dunia dan hampir bebas Covid-19, namun tidak seperti saingan regional Singapura, yang perlahan membuka kembali perbatasannya. Kota yang diperintah China itu tidak memiliki rencana publik untuk membuka diri terhadap pelancong internasional. Para pemimpin lokal mengatakan fokus mereka adalah menghapus pembatasan perjalanan dari Hong Kong ke China daratan, yang juga memiliki pembatasan masuk yang ketat. Saat ini pelancong dari Hong Kong ke daratan masih harus menjalani karantina. "Status Hong Kong sebagai (pusat keuangan internasional) semakin berisiko seiring dengan pemulihan ekonomi jangka panjang dan daya saingnya sebagai tempat utama untuk melakukan bisnis," tulis Kepala Eksekutif ASIFM, Mark Austen dalam surat terbuka kepada Sekretaris Keuangan Hong Kong, Paul Chan. Surat itu membuat serangkaian rekomendasi, termasuk menerbitkan peta jalan untuk keluar dari strategi Covid-19 berbasis 'nol kasus' Hong Kong. Tujuannya agar membuka perbatasan dengan China serta memprioritaskan vaksinasi. Hong Kong melaporkan lebih dari 12.300 kasus sejak awal pandemi yang sebagian besar kasus impor dengan 213 kematian. Saingan regional Hong Kong, Singapura, telah memperluas perjalanan bebas karantina ke belasan negara, tetapi pihak berwenang bergulat dengan bagaimana melakukannya sambil mencegah lonjakan kasus Covid-19 di antara orang tua dan mereka yang memiliki sistem kekebalan yang lemah.[Yohana RJ]

Topik:

Covid-19 Hongkong

Berita Sebelumnya

Pesawat Gagal Landing di Bandara Ilaga, Pilot Tewas

Berita Selanjutnya

Monitor 12 Jam, 3 Peristiwa Kecelakaan Mematikan Terjadi di Indonesia

Berita Terkait

Hukum
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

13 Agustus 2025 19:22 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 M, KPK Periksa Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo

11 Agustus 2025 14:30 WIB

Investigasi
Nadiem Makarim dalam acara Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet tahun 2021, Senin, 1 Maret 2021 melalui akun Youtube resmi milik Kemendikbud RI (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Bantuan Kuota Internet 'Dicuri' saat COVID-19

27 Juli 2025 21:41 WIB

Ragam
Ilustrasi - Vaksin Covid-19 (Foto: Istimewa)

Bio Farma Klaim Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK soal Vaksin Merah Putih

14 Juli 2025 08:21 WIB

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kiri) dalam konferensi pers virtual bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengembangan Vaksin Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/04/2021).

BPK: Pengembangan Vaksin Merah Putih Rugikan Bio Farma Rp 9,127 Miliar

13 Juli 2025 16:18 WIB

Hukum
Ilustrasi - Rapit Test Antibodi (Foto: Istimewa)

Rapid Test Antibodi di Kimia Farma Rugikan Negara Rp11,251 M, Begini Temuan BPK

12 Juli 2025 19:08 WIB