Puan Maharani: Indonesia Menyadari Pentingnya Reformasi Hukum yang Responsif Gender

Reina Laura

Diperbarui 26 November 2021 16:15 WIB

Puan Maharani: Indonesia Menyadari Pentingnya Reformasi Hukum yang Responsif Gender

Monitorindonesia.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Indonesia menyadari pentingnya reformasi hukum yang responsif gender sebagai upaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. Bahkan, Indonesia juga telah melakukan review terhadap legislasi nasional untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pengarusutamaan gender. Pendapat ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Forum Anggota Parlemen Perempuan dalam Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 bertajuk 'Strategies for Gender-Responsive Law Making: Its Benefits and Related Challenges' yang bertempat di IFEMA Palacio Municipal, di Madrid, Spanyol, Jumat (26/11/2021). Puan Maharani mengatakan kajian yang dilakukan Indonesia itu menciptakan landasan yang kuat untuk mengurangi diskriminasi dan memenuhi hak-hak perempuan. "Kami telah memasukkan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan lokal," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut. Puan Maharani juga mengungkap, DPR RI memiliki forum Kaukus Parlemen Perempuan yang terus bekerja untuk mencapai lembaga yang berpihak pada kesetaraan gender dan representatif terhadap perempuan. Ia menegaskan, Indonesia menjamin perempuan memiliki hak yang sama dalam politik. "Hak perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik dan partai politik dijamin oleh undang-undang tentang pemilu dan partai politik," tegas politisi PDI Perjuangan ini. Reformasi hukum yang responsif gender, lanjut Puan Maharani yang juga mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, memberikan manfaat dalam bentuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi perempuan. Setidaknya, kata Puan, hal itu-lah yang terjadi di Indonesia. "Manfaat lainnya adalah penguatan proses dan kapasitas kelembagaan lewat pengarusutamaan gender di semua sektor pada semua tingkatan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten hingga desa," sebut dia lagi. Selain itu, masih menurut Puan, reformasi hukum yang responsif gender disebut dapat meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tentunya, termasuk perlindungan perempuan dari perdagangan orang dan pernikahan dini. "Selama tahun-tahun awal pengarusutamaan gender di Indonesia, kita dihadapkan pada tantangan sulitnya menerjemahkan pengertian gender," ungkapnya seraya menyebut bahwa tantangan itu membuat upaya pengarusutamaan gender masih terfokus secara sempit pada peningkatan partisipasi perempuan daripada fokus secara luas pada isu hak asasi manusia dan pemberdayaan. Namun, Puan percaya bahwa pelibatan penuh perempuan dalam program pembangunan nasional bukan hanya sebagai kebijakan afirmatif, tetapi tindakan berani untuk menghormati harkat dan martabat manusia. Dalam IPU General Assembly di Madrid, Puan juga akan menjadi pembicara di beberapa sesi. Selain dalam forum parlemen perempuan, ia akan menyampaikan pidato pada sesi General Debate dengan tema Contemporary Challenges to Democracy: Overcoming division and building community. Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun akan mengisi sesi Governing Council untuk menyampaikan hasil sidang The First Global Conference on Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah diselengarakan secara virtual di Jakarta pada tanggal 28-30 September 2021. Selanjutnya, Puan akan berpidato pada closing session forum Sidang Umum IPU ke-143 Madrid sekaligus menyampaikan undangan kepada seluruh Parlemen negara-negara anggota IPU untuk hadir dalam Sidang IPU ke-144 yang akan diselenggarakan di Indonesia bulan Maret 2022. Bahkan di sela-sela forum parlemen internasional ini, Puan juga akan mengadakan beberapa bilateral meeting. Di antaranya dengan Ketua Parlemen Spanyol, Presiden IPU, dan Sekretaris Jenderal UN WTO. (Ery)

Topik:

Puan Maharani reformasi hukum responsif gender

Puan Maharani: Indonesia Menyadari Pentingnya Reformasi Hukum yang Responsif Gender

Berita Sebelumnya

Kabar Terkini Covid-19 Seluruh Benua, dan Dampaknya bagi Ekonomi juga Medis

Berita Selanjutnya

Proyek Fiktip BUMN PT Peruri Digital Security, Polisi Amankan Uang Korupsi Rp8,95 Miliar

Berita Terkait

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

Ketua DPR RI Puan Maharani Diduga Pesta Miras Bersama Para Istri Konglomerat

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

Puan Desak Evaluasi Total Pelaksanaan Program MBG

Puan Kumpulkan Pimpinan Fraksi Untuk Bahas Transformasi DPR dan Aspirasi Masyarakat

Puan Maharani Pimpin Reformasi DPR, Tunjangan Perumahan Dihentikan dan Kunker Dimoratorium

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K