KPK Kenakan Sangkaan Pencucian Uang kepada Pemeriksa Pajak Kemenkeu

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 30 Desember 2021 21:22 WIB
Monitorindonesia.com - KPK menetapkan mantan Kepala Pajak Bantaeng, Sulawesi Selatan, Wawan Ridwan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. "Benar, dengan ditemukannya kecukupan alat bukti terkait adanya dugaan aliran sejumlah uang yang diterima oleh tersangka WR selaku pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak tahun 2016-2017," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip Antara, di Jakarta, Kamis (30/12/2021). Tim penyidik, menurut Ali, saat ini telah mengembangkan proses penyidikan kepada dugaan tindak pidana lain, yaitu tindak pidana pencucian uang. "Diduga tersangka WR antara lain melakukan penempatan maupun mengubah bentuk uang korupsi yang diterimanya dalam bentuk beberapa aset. Aset-aset yang diduga milik Tersangka tersebut, saat ini telah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik," tambah Ali Fikri. KPK menetapkan Wawan Ridwan bersama Alfred Simanjuntak (AS) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap yang merupakan pengembangan penyidikan dari kasus yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan kawan-kawan. Wawan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP atau Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai Mei 2021 dan saat ini menjabat Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sedangkan Alfred Simanjuntak adalah Pemeriksa Pajak Madya sebagai Supervisor pada Kanwil DJP Jakarta Utara/mantan Pemeriksa Madya sebagai Ketua Tim pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP 2016-2019. KPK menyebut Wawan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP bersama-sama dengan Alfred atas perintah dan arahan khusus dari Angin Prayitno dan Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerja sama dan dukungan pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan perpajakan untuk tiga wajib pajak, yakni PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia Tbk untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Dalam proses pemeriksaan tiga wajib pajak tersebut, KPK menduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang agar nilai penghitungan pajak tidak sebagaimana mestinya dan tentunya memenuhi keinginan dari para wajib pajak tersebut. Atas hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, tersangka Wawan dan Alfred diduga telah menerima uang yang selanjutnya diteruskan kepada Angin dan Dadan. KPK menduga tersangka Wawan menerima jatah pembagian sekitar 625 ribu dolar Singapura. KPK juga menduga tersangka Wawan menerima sejumlah uang dari beberapa wajib pajak lain diduga sebagai gratifikasi yang jumlah uangnya hingga saat ini masih terus didalami. KPK telah menyita tanah dan bangunan milik Wawan di Kota Bandung yang diduga diperoleh dari penerimaan-penerimaan uang suap dan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak.

Topik:

Korupsi DJP Suap DJP Kasus Suap Pajak

Berita Sebelumnya

WHO: Varian Delta dan Omicron akan Picu Tsunami Lanjutan Covid-19

Berita Selanjutnya

Usut Pelanggaran HAM PT TPL, Komnas HAM Terjunkan Tim ke Kawasan Toba

Berita Terkait

Hukum
Bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Mohammad Haniv (Foto: Dok MI)

Bekas Pejabat DJP M Haniv Minta Duit ke Wajib Pajak untuk Fashion Show Anaknya

4 Maret 2025 10:12 WIB